Asosiasi PKL Minta Perda Ketertiban Umum Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) meminta Peraturan Daerah (Perda) DKI nomor 7 tahun 2008 tentang Ketertiban Umum direvisi. Menurut Ketua APKLI Hoiza Siregar, Perda tersebut menzalimi PKL. Dalam penyusunannya, Perda tidak melibatkan unsur PKL, yang merupakan salah satu unsur berkepentingan dalam ketertiban umum.

"Perda itu masalahnya yang usul siapa yang buat siapa? Satpol PP. Kami tidak diajak. Saya tahu tentang Perda itu tapi tidak diajak, tahu-tahu disahkan," kata Hoiza saat dihubungi Kompas.com, Minggu (28/7/2013).

"Kalau tidak mengakomodir kepentingan ya diubah," lanjut dia.

Menurut Hoiza, jika DPRD sadar akan kesalahannya tidak melibatkan pihak berkepentingan ini, Perda nomor 7 tahun 2008 seharusnya diubah.

Terkait penertiban PKL, ia juga merasa prihatin pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Kekecewaannya bertambah ketika asosiasi mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) dalam penertiban PKL, rencana tersebut tidak mendapat dukungan DPRD DKI, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana.