Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut UMP Naik, Buruh Kembali Ancam Demo SBY dan Jokowi

Kompas.com - 20/08/2013, 14:25 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh berencana menyerbu Istana, Balaikota DKI, serta Kementerian BUMN pada 5 September 2013. Mereka ingin tuntutan buruh didengar dan dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menurunkan sekitar 30.000 buruh ke jalan. Menurut dia, selama ini, pemerintah pro kepada perusahaan yang membayarkan buruh dengan upah murah.

Selanjutnya, pada 7 September 2003, KSPI akan berunjuk rasa di berbagai provinsi, seperti di Jawa Timur. Apabila dari aksi unjuk rasa itu tidak ada hasilnya dan pengambilan keputusan jauh dari harapan buruh, yakni kenaikan upah minimum 2014 hingga 50 persen dari UMP tahun sebelumnya, buruh mengancam akan melaksanakan mogok nasional pada Oktober atau November 2013.

"Kami juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014," kata Said di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Selain akan mogok secara nasional, mereka rencananya juga akan "menggerebek" pertemuan dewan pengupahan nasional di sebuah hotel swasta di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurut Said, pertemuan itu merupakan pertemuan ilegal karena dewan pengupahan nasional sudah dibubarkan oleh Presiden SBY.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada SK Presiden yang baru terkait pembentukan dewan pengupahan nasional. Said mengatakan, para buruh tidak takut walaupun rencananya Wakil Presiden Boediono juga akan menghadiri konferensi itu.

Adapun yang menjadi tuntutan KSPI adalah kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar 50 persen dari UMP atau UMK tahun sebelumnya. Menteri tidak dapat mengintervensi keputusan kenaikan UMP 2014 karena, menurut dia, penetapan UMP atau UMK merupakan kewenangan gubernur maupun bupati.

Selain itu, ia juga meminta SK Gubernur atau SK Bupati tentang penangguhan UMP dibatalkan. Said juga meminta pimpinan negara maupun provinsi menindak tegas perusahaan-perusahaan outsourcing yang membayar upah di bawah ketetapan SK Gubernur dan bupati.

"Pemerintah wajib meninggalkan kebijakan upah murah dan daya beli masyarakat harus ditingkatkan, mulai dari upah, jaminan kesehatan, dan pensiun," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com