Kadin DKI Selidiki Hengkangnya Perusahaan dari JIEP Pulogadung

”Kita baru dengar hal itu di media, apa benar mereka hengkang karena tidak sanggup bayar gaji sesuai UMP? Itu perlu ditanya ke perusahaannya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/8/2013).

Edy mengatakan, Kadin DKI akan melakukan pengecekan. Jika memang benar diakibatkan oleh kesulitan dalam membayar UMP yang tinggi, maka hal ini patut menjadi perhatian semua pihak.

”Bisa saja perusahaannya memiliki manajemen yang kurang baik, terlibat utang besar, atau lainnya, jadi memang harus dicek. Tapi kalau memang benar (karena UMP tinggi), ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurut Edy, kenaikan UMP tinggi perlu diwaspadai pada 2014. Menurutnya, dalam pembahasan APBN RI 2014 juga terdapat kenaikan unsur gaji pegawai negeri sipil.

”Kenaikan gaji PNS akan memicu kenaikan gaji di sektor swasta. Ditambah kenaikan harga BBM, inflasi, dan sebagainya, pasti ada kenaikan UMP tahun depan,” ujarnya. Kadin DKI juga akan menerjunkan tim untuk memantau langsung harga-harga dan kebutuhan masyarakat agar bisa merumuskan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk tahun 2014.

Bahkan, unsur buruh sudah mengusulkan angka UMP tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta. Usulan itu didasarkan atas pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan bahwa standar kehidupan layak di Jakarta mencapai Rp 4 juta.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja menilai, perusahaan di Jakarta tidak akan sanggup menaikkan UMP sebesar itu. Pria yang biasa disapa Ahok tersebut mengatakan, jika UMP naik hingga angka itu, maka bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Jakarta.

”Idealnya memang relokasi pabrik-pabrik agar pindah dari Jakarta, tapi tidak bisa langsung. UMP juga tidak bisa langsung besar,” ujar pria yang biasa disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, kemarin. Menanggapi ketidakmampuan perusahaan membayar UMP, Ahok menilai tidak ada keseimbangan antara UMP dan produktivitas buruh.

Bila UMP dinaikkan mendekati KHL Rp 4 juta tersebut, lanjut Ahok, maka produktivitas dan kinerja buruh atau pekerja belum sesuai dengan gaji yang didapatkan.

”Solusi kita, menjadikan para pekerja ini sebagai pengusaha sektor usaha kecil menengah (UKM). Tetapi masalahnya, mereka akan jualan di pinggir jalan, buka warung, jadi PKL. Ya (ini) masalah lagi buat Jakarta,” tuturnya.

Ia mengatakan, pengusaha masih banyak memilih berusaha di Jakarta karena infrastruktur sudah sangat siap. Adapun di kawasan lain, infrastruktur masih sulit. Pemerintah pusat masih belum mampu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

“Kalau produksinya mahal, mereka tidak bisa menutupi gaji. Artinya, perusahaan tidak boleh ada di tempat yang KHL-nya mahal dong. Coba kamu jadi pegawai, mau makan apa kalau gaji rendah,” ujarnya. (Ahmad Sabran)