Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunggu Jawaban Wapres soal Mobil Murah

Kompas.com - 18/09/2013, 13:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memutuskan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait dengan mobil murah. Dia masih menunggu jawaban dari Wakil Presiden Boediono.

"Kemarin kan sudah kirim surat ke Wapres, saya mau tunggu dulu jawabannya apa, baru saya memutuskan apa yang saya lakukan," ujarnya di sela Meeting of the Governors/Majors of the Capitals of ASEAN di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2013) siang.

Jokowi mengatakan, sebenarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC) tersebut dapat dipotong dengan Peraturan Daerah DKI. Namun, dia belum dapat memastikan apakah langkah tersebut yang akan dilakukannya setelah mendapat jawaban dari Wakil Presiden.

"Saya belum kepikiran ke situ. Pokoknya tunggu dulu jawaban Wapres kayak apa," sergahnya.

Jokowi menyampaikan surat terkait mobil murah kepada Wapres Boediono sebab sebelumnya Wapres telah mengeluarkan 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta. Adanya dua kebijakan itu jelas bertolak belakang.

Apabila memang mobil murah ramah lingkungan telah membanjiri Jakarta, Pemprov DKI akan serius untuk menerapkan electronic road pricing (ERP). Melalui penerapan ERP, walaupun warga berbondong-bondong menggunakan mobil murah, mereka akan ditetapkan tarif hingga Rp 100.000 apabila melintasi jantung Kota Jakarta.

Berikut 17 langkah untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang dikeluarkan Wapres:
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilkan busway transjakarta
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum
4. Perbaikan sarana-prasarana jalan
5. Tambah jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bus kecil yang tak efisien
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan rerouting, yakni hanya akan single operation
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ)
12. Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan
13. Batasi kendaraan bermotor
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT
17. Percepat pembangunan KA bandara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com