Dikritik, Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah

"Ada sejumlah proyek mercusuar yang tidak diperlukan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Banten, seperti pembangunan bandara bertaraf internasional di wilayah Banten Selatan, dan pembangunan stadion bertaraf Olimpiade," kata Gandung kepada Kompas.com, Senin (7/10/2013).

Gandung mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Banten secara sentralistik hanya terfokus pada wilayah Cilegon dan Tangerang. Tak heran pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah itu cukup pesat lantaran banyak perusahaan berskala nasional yang menanamkan modalnya di sana. Sementara, investasi yang besar itu justru tidak dapat mendorong pertumbuhan industri lokal yang ada.

Dampaknya, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten tidak merata. Gandung mencontohkan, masih banyak warga miskin tanpa pekerjaan yang tinggal di wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Selain itu, kedua wilayah yang terkenal dengan kawasan pertanian tersebut tak dapat memenuhi kebutuhan pangan warganya.

Tidak hanya itu, bahkan di Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Seharusnya di Pandeglang dan Lebak itu dibangun infrastruktur jalan sehingga dapat membantu menggerakan roda pertanian di sana, bukannya justru dibangun bandara," katanya.

Lebih lanjut, Gandung mengatakan, secara geografis, Banten adalah provinsi yang sangat strategis. Banten merupakan penghubung antara Jawa dan Sumatera. Selain itu, Banten juga termasuk wilayah penyokong Jakarta. Sayangnya, meski strategis, Pemerintah Provinsi Banten dinilai lemah dalam melihat prospek besar yang ada di Banten.

Hal itu, kata Gandung, terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tingkat pengangguran di Banten masih menembus angka 13 persen. Selain itu, masih berdasarkan data BPS, tingkat pengentasan kemiskinan juga masih rendah yakni 7,6 persen.

Gandung mengatakan, masih tingginya angka kemiskinan di Banten tidak sejalan dengan pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten. Pada tahun 2002, APBD Banten hanya Rp 14 miliar, tetapi pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 5,7 triliun. "Tingginya pertumbuhan APBD tidak serta merta mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.