"Kenapa Hanya FPI yang Disebut Mendagri?"

"Saya bertanya-tanya, kenapa hanya FPI yang disebut menteri? Apa FPI diistimewakan? masih banyak kan ormas yang lain," ujar Sanusi saat dihubungi wartawan pada Jumat (25/10/2013).

Sanusi menegaskan, imbauan itu tampak tak etis sebab seluruh unsur pemerintahan memang wajib menjalin kerja sama dengan siapa pun, baik organisasi masyarakat ataupun institusi yang lain.

"Asalkan organisasi masyarakat itu legal, sudah teregistrasi di Kesbang Pemprov DKI. Yang kedua, Pemprov perlu menggandeng ormas itu," ujarnya.

Setuju atau tidak dengan imbauan kerja sama itu, Sanusi menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov Jakarta. Namun, jika melaksanakan apa yang diimbau Mendagri, Jokowi-Basuki adalah Pemprov DKI pertama yang menjalin kerja sama dengan FPI.

"Zaman Pak Foke tidak ada kerja sama. Kalau sebatas komunikasi memang ada. Apalagi Jokowi-Basuki, dia kan baru satu tahun saja," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis siang kemarin.