Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: "Busway" Lancar, Semua Pasti Ingin Pindah Naik Bus

Kompas.com - 13/11/2013, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu program dari 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta oleh Wakil Presiden Boediono, yaitu sterilisasi jalur transjakarta, mulai menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menganggap kemacetan Jakarta yang semakin semrawut merupakan dampak dari realisasi kebijakan tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI lebih memprioritaskan para pengguna bus daripada pengguna kendaraan pribadi.

"Sekarang Anda pilih saja, misalnya busway lancar apa jalan lancar? Itu supaya orang mau berpindah naik bus," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, masyarakat hanya perlu beradaptasi dan membiasakan diri selama 2-3 bulan ke depan. Nantinya, Pemprov DKI akan menyediakan ratusan unit transjakarta. Dengan begitu, ia yakin masyarakat pengguna kendaraan pribadi akan iri dan beralih kepada transjakarta.

Saat ini, tak sedikit masyarakat yang melihat kalau jalur transjakarta sudah steril, dengan jumlah unit transjakarta yang sedikit dan terbatas. Menjawab pernyataan itu, menurut Basuki, transportasi massal yang sudah berusia hampir sepuluh tahun tersebut memang jumlahnya sedikit sehingga ketika ada bus yang datang, jumlah penumpang membeludak dan waktu menunggu bus menjadi sangat lama. Hal itu pula yang menyebabkan antrean panjang di hampir semua halte transjakarta.

"Nanti bus transjakarta datang 694 bus. Bayangkan, sembilan tahun, hanya ada 600 bus. Kita tidak memenuhi target beli 1.000 transjakarta saja sudah mengalahkan jumlah bus sembilan tahun," klaim pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Sementara untuk denda tilang yang mencapai Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk penerobos busway, itu sudah dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar peraturan. Menurutnya, jika pelanggar hanya dikenakan sanksi denda sekitar Rp 50.000-Rp 100.000, warga tidak akan kapok dan akan terus mengulangi kesalahan yang sama.

Pendapatan hasil tilang tersebut akan masuk menjadi kas negara, dan sama sekali tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) DKI. Kendati demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, DKI akan tetap melakukan kebijakan yang diberikan Wapres Boediono untuk mengatasi macet secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penegakan peraturan melalui sterilisasi transjakarta sebagai salah satu pembelajaran agar masyarakat mau tertib hukum. Sejak diluncurkan dan menggunakan rambu-rambu yang jelas, jalur transjakarta memang diprioritaskan untuk perlintasan transjakarta.

Ia mengharapkan, masyarakat yang terhambat dan mengeluhkan macet karena sterilisasi transjakarta mau beralih menggunakan angkutan umum. "Tujuan utama busway itu kan memang untuk melancarkan para penumpang. Tahun depan, akan didatangkan 1.000 bus transjakarta," kata Pristono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Motor dan STNK Mayat di Kali Sodong Raib, Keluarga Duga Dijebak Seseorang

Megapolitan
Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Terganggu Pembangunan Gedung, Warga Bentrok dengan Pengawas Proyek di Mampang Prapatan

Megapolitan
Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Ponsel Milik Mayat di Kali Sodong Hilang, Hasil Lacak Tunjukkan Posisi Masih di Jakarta

Megapolitan
Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Pakai Seragam Parkir Dishub, Jukir di Duri Kosambi Bingung Tetap Diamankan Petugas

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada 'Study Tour' ke Luar Kota

Sekolah di Tangerang Selatan Disarankan Buat Kegiatan Sosial daripada "Study Tour" ke Luar Kota

Megapolitan
RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

RS Bhayangkara Brimob Beri Trauma Healing untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Megapolitan
KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur jika Mencalonkan Diri di Pilkada 2024

Megapolitan
Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Pemilik Mobil yang Dilakban Warga gara-gara Parkir Sembarangan Mengaku Ketiduran di Rumah Saudara

Megapolitan
Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa di Kali Sodong, Efendy Pamit Beli Bensin ke Keluarga

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Warga Jakarta dalam Rekrutmen PJLP dan Tenaga Ahli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelat Motor Begal Casis Bintara di Jakbar

Megapolitan
Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Parkir Sembarangan Depan Toko, Sebuah Mobil Dilakban Warga di Koja

Megapolitan
Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Terminal Bogor Tidak Berfungsi Lagi, Lahannya Jadi Lapak Pedagang Sayur

Megapolitan
Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Duga Ada Tindak Pidana, Kuasa Hukum Keluarga Mayat di Kali Sodong Datangi Kantor Polisi

Megapolitan
Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar 'Video Call' Bareng Aipda Ambarita

Dijenguk Polisi, Casis Bintara yang Dibegal di Jakbar "Video Call" Bareng Aipda Ambarita

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com