Terancam Dicopot, Kadisdik DKI Tunggu Hasil Investigasi

"Saya percayakan semua keputusan pada atasan saya dan terutama saya percayakan sepenuhnya pada Yang Maha Diatas sana," kata Taufik, saat dihubungi wartawan, Minggu (22/12/2013).

Atas dugaan kecurangan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan investigasi terkait hal tersebut. Taufik menyatakan, dengan adanya investigasi tersebut maka akan terbukti siapa yang salah dalam proses perekrutan lelang jabatan kepala sekolah. Ia mempercayakan apapun hasil dari investigasi yang dilakukan tersebut.

"Kalau terbukti yang selama ini dianggap benar ternyata terbukti bersalah, maka dia harus berani meminta maaf. Sebaliknya, yang selama ini dianggap salah, harus direhabilitasi namanya," ujar Taufik.

Yang terpenting, lanjutnya, hingga kini ia masih tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sebaik-baiknya, termasuk menyusun APBD DKI untuk pendidikan tahun 2014 mendatang. Ia pun siap untuk mempertanggung jawabkan anggara APBD untuk pendidikan pada tahun ini.

Terancam dicopot

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa terhadap proses penyelenggaraan lelang jabatan kepala sekolah. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempelajari segala bentuk pelaporan dan aduan terkait lemahnya pelaksanaan proses lelang jabatan.

"Kalau semuanya terbukti, Kepala Dinas Pendidikan (Taufik Yudi Mulyanto) mau kita copot," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (16/12/2013).

Indikasi kecurangan ini muncul setelah sejumlah organisasi guru, yang terdiri dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawah Guru Jakarta (FMGJ), mempermasalahkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah. Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, FSGI telah menerima berbagai laporan dari pelapor bahwa ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Dalam pelatihan itu, Retno menduga para peserta pelatihan, yakni kepala sekolah definitif, telah dibekali dengan jawaban yang benar dan ditengarai soal pelatihan itu sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 Desember 2013.

Presidium FSGI Guntur Ismail menyatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut mengetahui adanya pelatihan tersebut. Dengan adanya kasus ini, ia menuding adanya keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah MKKS DKI Jakarta.