Kisah Kadis Perhubungan DKI "Ditolak" Sopir Mikrolet

Pristono yang tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan, berusaha menyetop setiap Mikrolet M-34 jurusan Pasar Minggu-Manggarai yang melintas. Namun, karena dia memakai seragam Dinas Perhubungan, sopir mikrolet enggan mengangkutnya.

"Pada waktu saya menyetop mikrolet, tidak ada yang mau berhenti karena melihat saya dan seragam saya," kata Pristono, di Balaikota Jakarta, beberapa waktu lalu.

Akhirnya, ada juga sopir mikrolet yang mau mengangkutnya. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pristono otomatis langsung memperhatikan sopir yang tidak memakai seragam. Dia pun menegurnya.

Sopir ini sekali lagi kena tegur Pristono ketika menghentikan kendaraannya sembarangan, bukan di halte. Dia pun memerintahkan sopir agar berhenti di halte, tempat yang akan ditujunya.

"Saya tidak mau, harus turunkan saya di halte. Jadi, sambil naik sambil mengoreksi kesalahan pengemudi," katanya.

Pristono turun di Halte Busway Pancoran. Ada dua pilihan transportasi menuju Balaikota Jakarta, apakah akan menggunakan transjakarta Koridor IX (Pinangranti-Pluit) dan transit menggunakan transjakarta koridor I (Blok M-Kota) atau naik Angkutan Perbatasan Terintegrasi Transjakarta (APTB).

Kebetulan, saat Pristono menunggu, transportasi yang pertama melintas adalah APTB Bekasi-Tanah Abang. Sama dengan penumpang lainnya, ia pun ikut membayar tiket seharga Rp 5.000. Menggunakan transportasi massal, Pristono menghabiskan waktu hingga satu jam.

"Setelah itu, saya jalan sejauh 400 meter dari Kebon Sirih ke Balaikota," ujarnya.

Pristono mendukung Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi para PNS DKI. Melalui aturan itu, ia berharap PNS DKI dapat memberi panutan bagi masyarakat Jakarta. Di samping itu, aturan ini dapat ditiru oleh lembaga maupun instansi lainnya.