Basuki: Terlalu Banyak Siluman yang Harus Dicari

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim telah menghentikan kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan sampah kelurahan dan kecamatan. Lurah dan camat harus terus mengetahui wilayah mana yang penuh dengan sampah.

Basuki mengatakan, lurah dan camat harus dapat melaporkan kepada wali kota tentang kondisi pengelolaan sampah setempat. Informasi itu kemudian diteruskan ke Dinas Kebersihan DKI. Menurut Basuki, setiap RW seharusnya memiliki satu tempat pembuangan sementara (TPS) dan banyak tong sampah.

"Pernah lihat tong sampah bagus enggak di DKI? Nah, itu barang sekarang pada ke mana? Jadi, terlalu banyak siluman yang harus dicari," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Oleh karena itu, Basuki meminta kepada Kepala Dinas Kebersihan Ediningtyas Saptastri untuk mengkaji pengelolaan sampah di tiap kelurahan. Kajian itu meliputi perhitungan jumlah perjalanan truk untuk mengangkut semua sampah di kelurahan. Apabila jumlah truk sampah kurang, Pemprov DKI dapat menyewa dengan mengusulkan dalam e-catalogue dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghentian kerja sama dengan swasta di tingkat kelurahan dan kecamatan ini dilakukan dengan melihat fakta masih banyak tumpukan sampah di Ibu Kota. Saat masih bekerja sama dengan swasta, di tiap kelurahan ada petugas kebersihan yang bersiaga.

"Waktu saya tanya, kok bisa banyak sampah menumpuk? Dinasnya bilang truk sampah kita kurang. Lho kalau truk sampah kurang, memang cleaning service-nya gimana? Makanya, kita putuskan kerja sama dengan swasta," kata Basuki.

Sejak Januari 2014, Pemprov DKI Jakarta telah menghentikan kerja sama pengangkutan sampah dengan swasta. Alasannya, selain merugikan keuangan Pemprov DKI, juga ada rencana untuk meremajakan 600-an kendaraan operasional angkutan sampah yang sudah tidak laik jalan.

Hingga saat ini Dinas Kebersihan baru berhasil meremajakan 107 kendaraan operasional angkutan sampah dari total sekitar 700 unit kendaraan yang sudah tua dan tak layak operasi. Pemprov DKI tetap akan memaksakan pengangkutan sampah dengan sistem swakelola.

Basuki mengatakan, banyak laporan dari warga melalui pesan singkat kepadanya tentang adanya penumpukan sampah. Laporan itu dilanjutkan kepada Kepala Dinas Kebersihan DKI Ediningtyas Saptastri dan Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji yang baru tujuh hari dilantik.

"Kalau sudah 2-3 bulan (sampah) masih menumpuk, pecat lagi saja kepala dinas sama wakilnya," kata Basuki.

Meskipun Basuki menyatakan akan memutus semua rekanan swasta dalam pengangkutan sampah di Jakarta, Pemprov DKI tetap menganggarkan biaya pengangkutan sampah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Total anggaran yang dialokasikan untuk menangani sampah sebanyak Rp 447 miliar. Anggaran di 42 kecamatan tersebut bervariasi, mulai dari Rp 5 miliar hingga Rp 23 miliar.