Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelola Belum Tahu Warga Sentiong Terlantar di Rusun Komarudin

Kompas.com - 26/02/2014, 08:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola rumah susun wilayah III, Jakarta Timur, mengaku belum mengetahui adanya warga asal Kali Sentiong yang terlantar di Rusunawa Komarudin, Jakarta Timur. Mereka akan mencari tahu apakah warga yang terlantar memiliki surat pengantar untuk direlokasi.

"Pagi segera akan saya klarifikasi karena walau bagaimana mereka warga kita juga. Tapi, saya prinsipnya, kalau mereka ada surat pengantar dari kelurahan dan ada yang bertanggung jawab, kita terima," kata Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III, Jefyodya Julyan, kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2014) malam.

Jefyodya menyatakan, akan mengecek identitas warga tersebut dari dalam daftar warga yang direlokasi. Menurutnya, meski mereka hanya berstatus pengontrak di wilayah asalnya, namun memiliki surat pengantar, hal tersebut bukan masalah.

"Kita enggak ada istilah pengontrak. Yang kita tempati itu warga pemegang SP yang sah. Saya yang penting, pengontrak atau siapa kalau sudah terverifikasi dari kelurahan, ya saya terima," ujar Jefyodya.

Secara terpisah, Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto, mengatakan, sebanyak 200 kepala keluarga warga Sunter Agung di Kali Sentiong direlokasi di Rusun Komarudin. Kawasan di sekitar Kali Sentiong sedang ada pembangunan tanggul dan pengerjaan jalan.

Heryanto juga menegaskan, warga yang direlokasi ke Rusunawa Komarudin harus memiliki surat pengantar dari kelurahan. Mengenai siapa yang berhak menempati rusun, ia mengatakan hal itu menjadi kewenangan kecamatan dan kelurahan setempat. "Kalau tidak dapat surat pengantar dari lurah dan camat, ya tidak dapat," ujar Heryanto.

Sebelumnya diberitakan, belasan warga Kali Sentiong terlantar di selasar blok 5 Rusunawa Komarudin karena tidak mendapatkan tempat tinggal. Mereka mengaku, para tetangga mereka yang direloksi bersamaan pada Kamis (20/2/2014) lalu, sudah mendapatkan tempat. Warga tersebut masih bertahan di Rusun Komarudin untuk menunggu kepastian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com