Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sia-sia Beli Rusunawa Jutaan Rupiah...

Kompas.com - 07/03/2014, 14:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — HR (53) telah berupaya agar dia dan keluarganya tetap bisa menghuni unitnya di Rusunawa Pinus Elok, Jakarta Timur. Namun, meski dia sudah membayar jutaan rupiah, semuanya sia-sia.

HR beserta sang istri ingin memiliki rumah yang dekat dengan tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai biro iklan koran-koran pemerintah di daerah Jakarta Timur. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah kontrakan di Taman Kota, Jakarta Barat.

HR membeli hak sewa rusun dari calo Rusun Pinus Elok pada Desember 2013. Dia menyetor Rp 5 juta kepada orang yang mengaku dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

"Pertama, saya bayar Rp 5 juta. Kemudian, saya diberikan kunci dan isi formulir rusun umum. Saya renovasi dan bersih-bersih rusun, beli TV, dan perlengkapan elektronik. Habis sampai Rp 8 juta," kata HR kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Baru sebentar menikmati rusunnya yang berada di lantai 2, dia kaget ketika diminta mengosongkan unitnya oleh petugas dari Dinas Perumahan. Dia diberi waktu hingga Rabu, 12 Maret 2014.

HR telah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Rusun DKI Wilayah III Ledy Natalia untuk membicarakan nasib mereka. Menurut HR, ia bersama teman-temannya tetap diminta keluar pada Rabu dan dijanjikan mendapat rusun, setelah warga yang lebih diprioritaskan mendapatkan hak mereka.

HR juga telah bertemu salah satu staf pribadi Wagub Basuki, Nathanael, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurutnya, Nathanael meminta HR untuk melengkapi persyaratan yang ada, seperti fotokopi KK, KTP diri beserta istri, surat kelurahan tidak memiliki rumah, pas foto, dan slip gaji. Namun, pihak Dinas Perumahan meminta HR untuk tetap mengikuti prosedur yang ada. Jangan lagi menggunakan cara cepat, selain prosedur dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Akhirnya, pada Rabu 5 Maret 2014 kemarin, bersama dengan enam orang lainnya, HR menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka mengadu telah membayar uang dari Rp 5 juta hingga Rp 12 juta untuk bisa tinggal di rusun.

HR mengaku sempat menunjukkan secarik kuitansi bermaterai Rp 6.000 untuk pembayaran uang muka rusun sebesar Rp 5 juta. Dalam kuitansi itu, uang tersebut diterima Febri Chaerani. Selain itu, ada pula nama lainnya seperti Sarimudin alias Ugi, dan Abdul Kohar alias Kohang.

Menurut HR, warga hanya berhubungan dengan para oknum calo ini dan tidak pernah mengenal siapa oknum Dinas Perumahan DKI yang memberikan kunci rusun kepada para calo.

"Calonya bukan dari Dinas Perumahan DKI. Cuma kan kuncinya dari pengelola, pasti calonya itu 'kaki tangan' orang dinas," kata HR.

Kompas.com mencoba menghubungi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung untuk mendapatkan konfirmasi. Namun, telepon dan SMS yang dikirimkan kepadanya tidak direspons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com