Basuki: Fitra Jangan Menuduh Sembarangan!

Seperti diberitakan, Fitra menuding program itu untuk mencari dana untuk kampanye pemenangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang saat ini sedang mencalonkan diri maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

Basuki berujar, selama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membiayai sendiri suatu proyek, kenapa harus melakukan pinjaman dari pihak luar, dalam hal ini Bank Dunia. Bahkan menurut Basuki, bila memungkinkan, seharusnya Pemprov DKI dapat mengambil alih seluruh paket pengerjaan program JEDI.

"Kalau punya duit sendiri, kenapa harus pinjam? Kita pinjam itu juga karena terpaksa, karena ada ikatan komitmen fee. Kalau tidak sudah saya batalin semua. Karena apa? Kita ada duit kok. Jadi tuduhannya yang mana?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Menurut Basuki, kontrak dengan Bank Dunia dilakukan sekitar empat tahun lalu, tepatnya pada era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Fauzi Bowo. Adapun dana pengerjaan dua paket program JEDI akan diambil dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD 2013.

"Kita mau kerjakan pakai duit kita yang lebih itu (Silpa). Jadi Fitra jangan asal ngomong, tapi sebenarnya tidak paham. Kalau punya duit kenapa harus pinjam? Pakai duit sendiri dituding buat dana pilpres. Jadi pinjam lebih lebih bagus gitu? Aku sudah capek dengar Fitra, tidak mengerti maunya mereka apa," tukas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sebelumnya pada Rabu (30/4/2014), Basuki mengatakan, Pemrov DKI merencanakan akan mengambil alih pengerjaan program JEDI sebanyak dua paket, yaitu Paket 4 dan 7. Menurutnya, nantinya juga akan ada perubahan kontrak kerja pada paket 4 dan 7,  yakni waktu pengerukan yang awalnya ditetapkan selesai dalam waktu lima tahun, kini harus selesai dalam waktu dua tahun.

"Jadi kan kita dulu mau lima tahun. Terus kita bilang, masa lima tahun selesainya, dua tahun dong harus selesai," kata Basuki usai menghadiri sebuah acara di Hotel Mulia, Jakarta.

Basuki menjelaskan, Pemprov DKI juga akan mengerjakan sendiri pengerukan sungai tersebut. Menurutnya, pelaksanaan lelang atau tender akan dilakukan pada bulan Mei yang dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Karena tender susah, beberapa paket akan kita kerjakan sendiri. Kalau sudah dikerjakan sendiri ya sudah tidak perlu ditender lagi. Nah tender ulangnya kan di ULP DKI, sebenarnya gampang. Kamu susun dulu semua, sudah siap, tinggal pinjam benderanya ULP, supaya cepat. Kalau diskusi pekan ini, maka bulan depan sudah bis dilakukan tendernya," jelas Basuki.

Sebelumnya Fitra mengkritik rencana Pemprov DKI mengambil alih dua paket pengerjaan pengerukan sungai yang masuk dalam program JEDI dari Bank Dunia. Bahkan mereka menuding, pengambilalihan proyek tersebut sangat bernuansa politis, yang erat kaitannya dengan keputusan Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden.

Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi menjelaskan, program JEDI dari Bank Dunia menargetkan akan menyelesaikan proyek tersebut pada 2017. Namun apabila proyek ini dipatok hanya sampai 2015, maka dampak yang biasa timbul adalah pihak pemberi hibah, dalam hal ini Bank Dunia, akan mengurangi kontribusi mereka terhadap proyek tersebut.

"Artinya kalau terjadi pengurangan dari Bank Dunia, berarti Pemprov DKI harus menutupi kekurangan anggaran akibat pengurangan dari Bank Dunia tersebut. Untuk menutupinya, harus dilakukan tender ulang," kata Uchok melalui siaran pers kepada Kompas.com, Kamis (1/5/2014).

Uchok mengatakan, kemungkinan besar tender ulang tersebit akan dimenangkan perusahaan yang dekat dengan pemerintahan Jokowi.

"Kami mencurigai dengan tender ulang ini nantinya akan dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pemerintahan Jokowi, dan modus tender ulang ini kasusnya akan sama dengan korupsi busway. Maklum mau pilpres butuh duit nih ye," sindir Uchok.

Karena itu, Uchok meminta agar Pemprov DKI mengkaji ulang rencana untuk mengambil alih dua paket proyek JEDI tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran yang diberikan Bank Dunia sudah terjadwal pertahun, dan sangat sulit untuk diubah mekanisme penjadwalan ulangnya.

"Kalau mau diubah, biasanya terjadi pengurangan anggaran. Jangan hanya untuk mencari sensasi pencitraan, tetapi nantinya malah merugikan keuangan Jakarta, dan merugikan para pembayar pajak," tukasnya.