Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Tipping Fee" Sampah, Basuki Tegaskan Tak Akan Penuhi Panggilan DPRD Bekasi

Kompas.com - 05/07/2014, 09:12 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan ulang bahwa dia tak akan memenuhi panggilan DPRD Kota Bekasi. Pemanggilan itu terkait permintaan kenaikan tipping fee pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

Basuki memastikan tidak bakal pula menaikkan tipping fee yang diminta itu. Dia beralasan, pengelolaan tersebut masih di bawah PT Godang Tua Jaya, dan tipping fee pun sudah naik 8 persen selama dua tahun terakhir. Saat ini tipping fee adalah Rp 123.000 per ton dari sebelumnya Rp 114.000 per ton.

"Kalaupun mau naik harusnya bukan bayar kepada swasta (PT GTJ). Mending kita bayarkan ke Bekasi dong baru benar langsung dinikmati oleh rakyat Bekasi. Anda (DPRD) bantu kita dong untuk usir dia (PT GTJ)," kata Basuki, di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Basuki juga menyatakan keheranan soal pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Menurut dia biaya tipping fee ke PT GTJ itu tak masuk akal karena lahan yang dipakai adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kan aneh, tanah kita, kenapa kita buang sampah harus kasih duit ke swasta? Padahal mereka enggak ngerjain apa-apa," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berharap ada kenaikan tipping fee untuk pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih mempertimbangkan permintaan tersebut.

Namun, Pemerintah Kota Bekasi juga mengajukan syarat lain. Mereka juga meminta ada standardisasi truk pengangkut sampah, pengawasan timbangan volume sampah, pengendalian jadwal pengangkutan sampah, dan pengawasan rute pengangkutan sampah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com