Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/07/2014, 08:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Matahari berada tepat di atas kepala saat ratusan kendaraan mengantre uji kir di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (24/7/2014).

Samosir (47), sopir mikrolet 15A jurusan Tanjung Priok-Kota, keluar dari mobilnya karena tak tahan dengan teriknya matahari. Dia lalu mendekati sebuah pohon dan berlindung di bawahnya.

Samosir adalah satu dari ratusan sopir yang mengantre berjam-jam di UPT PKB Ujung Menteng demi sebuah buku kir tanda lulus uji kelaikan. Samosir sudah lelah karena telah empat jam mengantre.

Dia tiba di UPT PKB Ujung Menteng pukul 09.00. Namun, hingga pukul 13.00 masih ada kira-kira 50 mobil lain di depannya.

"Pasti ini gara-gara kemarin (Ahok sidak ke UPT PKB Kedaung Angke sehari sebelumnya)," kata Samosir kepada Warta Kota, Kamis siang.

"Gara-gara Ahok, nih," timpal seorang sopir mobil pikap.

"Bukan Ahoknya yang salah. Justru petugas kirnya yang salah, kenapa selama ini korupsi," tukas sopir lainnya.

Samosir tidak menyalahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Justru ia memuji pria yang akrab disapa Ahok tersebut. Dia hanya tidak menyangka amukan Ahok di Jakarta Barat berimbas pada lamanya waktu uji kir di Ujung Menteng.

Menurut Samosir, antrean jadi panjang karena petugas lebih serius bekerja. Satu mobil diperiksa rata-rata dua jam. Seluruhnya diperiksa. Tidak mau sampai ada yang terlewat.

"Dulu enggak sampai 30 menit sudah kelar. Ini udah berjam-jam enggak kelar-kelar," ucapnya.

Samosir menuturkan, ia biasanya membayar hingga Rp 200.000 tiap kali uji kir. Padahal, tarif resminya adalah Rp 87.000 per mobil.

"Tadi banyak juga yang kendaraannya enggak lulus kir. Langsung disuruh pulang," tambah Samosir.

Nasib Tugiyo (55) lebih ngenes lagi. Sopir batangan Mikrolet 04 ini sudah tiba sejak pukul 07.00. Namun, kendaraan yang ia bawa baru akan masuk ruang uji sekitar pukul 14.00. Ia mengaku stres karena capek dan bosan menunggu.

"Bayangin, datang jam 06.00 sampai sekarang belum diperiksa. Enggak tahu lagi mau bilang apa. Sudah bosan seharian di sini," jelas ayah empat anak itu kepada Warta Kota.

Kisah lama

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung mengatakan, temuan adanya indikasi permainan di UPT PKB uji kir adalah kisah lama. Meskipun demikian, dengan temuan baru ini ia berharap balai uji kir kembali pada fungsi awalnya, yakni sebagai instrumen keselamatan publik.

"Sebenarnya kan sudah lama ada indikasi-indikasi bahwa di tempat uji kir itu ada permainan. Kita lihat secara kasatmata di jalanan, banyak sekali kendaraan umum yang tidak layak," jar Ellen kepada Warta Kota. (gps/suf/faf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com