Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Transjakarta Terapkan Tarif Berdasarkan Jarak

Kompas.com - 13/08/2014, 12:41 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Transjakarta Antonius NS Kosasih mengatakan, penerapan tarif berdasarkan jarak pada layanan bus kota merupakan hal yang telah lumrah diterapkan di sejumlah kota dunia. Karena itu, transjakarta pun ke depannya ingin menerapkan hal yang sama.

Menurut dia, sistem tersebut akan menciptakan keadilan bagi para penumpang karena penumpang yang menempuh jarak yang dekat akan membayar tarif yang lebih murah ketimbang penumpang yang menempuh jarak jauh.

"Di luar negeri, seperti di Hongkong dan Singapura, yang dekat bayar sedikit yang jauh bayar lebih banyak. Kan, adil. Tentunya semua orang mau seperti itu, kan," kata Kosasih, di Balaikota Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Meskipun demikian, rencana tersebut baru akan dilakukan setelah semua koridor transjakarta menerapkan tiket elektronik yang ditargetkan beres pengerjaannya pada Januari 2015. Saat ini dari 12 koridor transjakarta, baru koridor I yang telah menerapkan tiket elektronik per 11 Januari 2014.

Kosasih mengklaim secara keseluruhan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan sistem tiket elektronik di koridor I. Kalaupun ada keluhan, hal itu datang dari para penumpang yang tidak dapat naik transjakarta akibat membawa uang yang kurang dari Rp 20.000.

Seperti diberitakan, harga tiket elektronik transjakarta dibanderol seharga Rp 20.000 yang merupakan harga promo sampai dengan 17 Agustus 2014. Setelah itu, harganya akan naik menjadi Rp 40.000.

"Pada dasarnya semuanya oke (setuju dengan e-ticket). Yang bawa duitnya kurang pun mereka ke ATM, terus balik lagi. Poinnya hanya tinggal membiasakan saja. Ada yang menanyakan kalau turis gimana yang hanya pakai sekali dua kali. Ya namanya juga turis. Kami fokus pada 99 persen penumpang yang warga Jakarta," jelas Kosasih.

Saat ini, tarif yang dikenai untuk para penumpang transjakarta adalah Rp 3.500 untuk jarak jauh ataupun dekat. Sementara itu, penerapan tarif berdasarkan jarak sudah diterapkan di layanan kereta rel listrik (KRL) sejak pertengahan 2013.

Pada layanan KRL, penumpang dikenai tarif Rp 2.000 untuk lima stasiun pertama dan Rp 1.000 untuk tiga stasiun berikutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com