Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra DKI: Emangnya Jabatan Cawagub DKI Nasi Uduk?

Kompas.com - 29/08/2014, 21:51 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik, menyesalkan pihak-pihak yang memandang pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai ajang bagi-bagi jatah partai. Menurutnya, pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan suatu proses politik yang harus berdasarkan undang-undang.

"Ini bukan soal jatah atau tidak. Emangnya nasi uduk. Kalau nasi uduk boleh bagi-bagi jatah. Tapi kita ini bicara mengenai undang-undang. Secara UU yang berhak mengusulkan harus dari partai pengusung, yakni PDIP dan Gerindra," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/8/2014).

Taufik menilai, pihak yang menganggap pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai ajang bagi-bagi jatah partai, adalah mereka yang salah menafsirkan undang-undang. Menurutnya, pihak-pihak tersebut menganggap, ketika Wakil Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama naik jabatan, maka orang yang mengisi posisi Ahok harus dari PDIP.

"Ini kan undang-undang. Undang-undang itu jangan ditafsirkan. Ada jatah-jatahan ini kan hanya karena ada pihak yang menafsirkan lain Undang-undang," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Maka itu, lanjut Taufik, sesuai Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta idealnya harus terdiri atas dua calon, yang masing-masing mewakil PDIP dan Gerindra.

"Jadi, PDIP ngusulin, kami ngusulin. Kalau dalam voting yang diusulkan PDIP menang, ya akan kita terima," tukas Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com