FPI Tolak Ahok, Ini Komentar DPRD DKI Jakarta

Apa komentar DPRD DKI Jakarta tentang penolakan ini?

"Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di aula Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Hasan mengatakan, lontaran FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurut dia, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.

"Ini negara kita bukan negara Islam. Jadi, saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya, melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta sajalah," tutur dia.

Ia pun mencontohkan, di Minahasa, seorang ibu yang mengenakan jilbab dapat menjadi kepala desa. Padahal, mayoritas warga di Minahasa non-Muslim. Mereka, kata dia, memercayakan daerahnya dipimpin oleh wanita tersebut. Dalam kondisi negara yang seperti ini, lanjut dia, tentu DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dapat meniru dan tidak membedakan agama.

Selain itu, terkait rencana demo besar-besaran FPI di Gedung DPRD DKI pada 24 September mendatang, Hasan pun tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, asalkan demo tidak bersifat anarkistis, ia mempersilakan FPI mengungkapkan aspirasinya.

"Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin, ya tidak apa-apa. Demo silakan, tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkistis, mereka berurusan dengan TNI dan Polri," kata politisi Partai Nasdem tersebut.