JAKARTA, KOMPAS.com — Ada latar berlakang mengapa Partai Gerindra berencana mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, ada kesamaan antara kepala daerah dan anggota DPR, juga DPRD.
Taufik menjelaskan, kepala daerah dan anggota DPR/DPRD sama-sama dipilih oleh rakyat dan terlebih dulu diusulkan oleh partai politik.
"Logika berpikirnya begini, anggota DPR atau DPRD itu kalau keanggotaannya di partai dicabut, otomatis dia juga berhenti dari DPR ataupun DPRD. Gubernur dan wakil gubernur kan juga diusulkan partai. Kalau dia keluar dari partai, bagaimana?" ujar Taufik kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2014).
Menurut Taufik, apabila ada peraturan yang mengharuskan anggota DPR atau DPRD meletakkan jabatannya apabila ia keluar dari keanggotaan partai, maka sudah seharusnya hal yang sama juga diterapkan pada jabatan kepala daerah.
"Kepala daerah itu kan seperti halnya anggota DPR ataupun DPRD, sama-sama dipilih rakyat dan diusung partai," ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu.
Seperti diberitakan, saat ini Partai Gerindra sedang mempermasalahkan syarat pemberhentian kepala daerah dalam UU Pemda. Mereka ingin ada aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusungnya menarik rekomendasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
