Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah, Ini Penjelasan Ahok

Kompas.com - 17/11/2014, 21:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku tak ambil pusing atas rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014. Hingga akhir tahun, anggaran DKI hanya bisa terserap maksimal 35-40 persen dari total Rp 72,9 triliun. 
 
"Saya sudah lapor ke Pak Presiden soal anggaran ini. Enggak apa-apa anggaran tidak terserap daripada mereka membabi buta habiskan anggaran," kata Basuki, di Uhamka, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (17/11/2014).
 
Basuki berdalih sebagian besar satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) DKI menolak untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP DKI. Meski demikian, ia mengklaim seluruh warga telah merasa terlayani oleh Pemprov DKI. [Baca: Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah]

Sebagian program unggulan DKI, lanjut dia, sudah dapat terealisasi dengan baik, seperti pengerukan sampah di kali, pembetonan jalan raya, dan lainnya.

"Survei saja sama orang Jakarta, sekarang mereka lebih merasa lebih baik atau tidak sekarang. Kalau mau jujur, sekarang Jakarta lebih baik, kenapa serapan anggaran sedikit dipusingin sih," ucap Basuki. 

 
Ia pun meminta sejumlah pihak untuk tidak terus mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran. Yang lebih utama saat ini adalah pembangunan Jakarta yang lebih baik. Sementara itu, anggaran yang tidak terserap, lanjut dia, akan menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dan dialihkan ke program lainnya.

Basuki berdalih, lebih baik Pemprov DKI melakukan penghematan besar-besaran daripada pemborosan besar-besaran.

"Berarti program yang dulu enggak jelas, ke mana uang banyak dibuang dan ke mana hotmix-nya? Sekarang rumah puluhan tahun yang enggak diaspal sudah di-hotmix. Seharusnya kita bingung, serapan anggaran rendah, tetapi kami bisa hotmix, duitnya dari Aladdin? Pokoknya program yang jelas, kami prioritaskan dan (program) tidak jelas, kami kunci," kata Basuki. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa serapan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

SKPD DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam APBD DKI 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen.

Anggaran yang terserap oleh Dishub DKI itu disebabkan adanya kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Basuki memutuskan untuk mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com