Ketua DPRD DKI Bantah Anggotanya Terlibat Usulan Anggaran "Siluman"

Kedatangan mereka bertujuan mengklarifikasi perihal adanya anggaran siluman, yakni anggaran sosialisasi kegiatan program Pemeritah Provinsi DKI sebesar Rp 8,8 triliun pada RAPBD 2015, yang disinyalir Ahok diusulkan oleh para anggota DPRD DKI.

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Usai pertemuan, Pras mengaku tidak tahu menahu perihal adanya pengajuan anggaran tersebut. 

"Itu cuma miss komunikasi aja. Saya selama ini memang sedang sibuk juga, beliau (Ahok) juga sibuk. Terus kok beredar di media seperti ini. Ya kita sebagai anggota dewan ya menjelaskan ini ada apa, karena kita belum ngasih apa-apa ke Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) lho," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Selain mengaku tak tahu mengenai adanya pengajuan anggaran sosialosasi, Pras juga membantah ada oknum anggota DPRD DKI yang terlibat dalam proses pengajuannya. Karena itu, ia menegaskan seluruh anggota telah setuju dengan pencoretan anggaran tersebut.

"Nah, ada orang yang dikatakan Pak Ahok oknum, itu yang harus diklarafikasi kepada dia. Kalau saya dan ke-105 anggota lainnya tidak ada masalah (dengan pencoretan anggaran sosialisasi," tukas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ahok mengatakan bahwa seharusnya RAPBD sudah segera disahkan menjadi APBD pada 23 Januari 2014 mendatang. Namun karena adanya temuan anggaran "siluman" itu, ia tak bisa memprediksi kapan waktu pengesahan akan dilaksanakan. [Baca: Ahok Ungkap Kronologi Munculnya Anggaran "Siluman" dalam APBD DKI]

"Kami (DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku," kata dia, di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015). 

Anggaran visi dan misi itu, lanjut Ahok, dimasukkan ke pos anggaran Bappeda DKI. Anggaran tersebut mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp 46 miliar setahun dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Jika dijumlahkan, maka total dana anggaran menjadi Rp 8,8 triliun.

"Makanya enggak heran kalau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sudah ketemu anggaran 'siluman' dua kali di APBD. Sudah disusun, tiba-tiba muncul anggaran Rp 8,8 triliun, tetapi mana ada (anggota DPRD) yang mau ngaku. Saya perintahkan Bappeda jangan ganti lagi anggaran itu," kata dia.

Sekadar informasi, BPKP menemukan adanya anggaran "siluman" pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI.

Tak mau hal itu terulang kembali, tahun ini, Ahok mulai tegas dalam menerapkan sistem e-budgeting. Anggaran-anggaran yang dia rasa tidak perlu atau berlebih akan dipangkas atau dicoret.