Perbaiki Manajemen Lintas Wilayah

Taimur Samad, Ahli Ekonomi Perkotaan Bank Dunia (World Bank) Indonesia, Senin (26/1/2015), mengatakan, pertambahan jumlah penduduk merupakan keniscayaan kota besar dan dialami kota lain di seluruh dunia.

”Bukan pertambahan penduduk ini yang menjadi persoalan. Tetapi, bagaimana manajemen atas beragam kebutuhan warga agar tidak muncul ekses, seperti kemacetan dan polusi udara,” katanya dalam konferensi pers di kantor World Bank Indonesia.

Manajemen bidang transportasi yang mendesak dilakukan, menurut Taimur, adalah penyatuan koordinasi lintas kabupaten, kota, dan provinsi di Jabodetabek. Tanpa koordinasi ini, sulit disediakan transportasi massal yang layak untuk mengakomodasi perjalanan komuter di Jabodetabek.

”Koordinasi lintas wilayah ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan aneka persoalan perkotaan di Indonesia. Sebab, perkotaan yang ada di Indonesia sebagian besar terdiri dari beberapa kota, kabupaten, dan provinsi,” kata Taimur.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi massal yang ada, seperti bus transjakarta, KRL, dan kelak MRT. Integrasi antarmoda ini mutlak dibutuhkan untuk memudahkan pengguna angkutan massal mencapai tempat tujuan. Integrasi yang baik antarmoda transportasi massal ini juga merupakan daya tarik terbesar bagi pengguna kendaraan pribadi.

Apabila penggunaan kendaraan pribadi sudah berpindah ke transportasi massal, kemacetan di jalan akan berkurang. ”Kita tak bisa mengatasi persoalan kemacetan ini dengan menambah panjang jalan, karena ini bukan solusi yang baik,” ucapnya.

Di sejumlah negara, pertambahan penduduk di perkotaan telah meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan. Bank Dunia mencatat, setiap 1 persen urbanisasi di Tiongkok telah menyumbangkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 6 persen.

Di Vietnam, tingkat urbanisasi yang sama bahkan menyumbang 8 persen pertumbuhan PDB, dan di Thailand bahkan menyumbang hingga 10 persen. Namun, di Indonesia, pertambahan urbanisasi 1 persen hanya menyumbang 2 persen pertumbuhan PDB.

Kerja sama Swedia

Terkait penataan transportasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Swedia, terutama dalam sistem jalan berbayar elektronik (ERP) dan meteran parkir, serta pengembangan smart city.

”Kami berharap secepatnya memfinalisasi kerja sama ini supaya kesepakatan bisa ditandatangani dan sistem tersebut bisa diterapkan di Jakarta,” kata Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin.

Teknologi Swedia dalam bidang ERP dan meteran parkir, kata Basuki, sudah teruji lebih dari 60 tahun dan dipraktikkan di beberapa negara di dunia. ”Kami tak ingin menggunakan alat yang baru muncul 5 tahun, 10 tahun. Syarat kami, teknologi itu harus (sudah muncul) di atas 50 tahun,” ujarnya. (ART/FRO)