Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2015, 11:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo pada 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terutama dalam hal penegakkan hukum di Indonesia. 

"Saya kira beliau sudah benar-benar taat kepada kepada konstitusi dalam menjalankan pemerintahan ini," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Rabu (28/1/2015).

Apresiasi Basuki ini berbanding terbalik dengan pernyataan sebagian besar pihak yang menganggap penegakkan hukum di era Jokowi-JK lemah, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Salah satu contoh pihak yang menganggap penegakkan hukum di masa pemerintahan Jokowi lemah adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).

Proses pemilihan pejabat penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Kapolri dinilai sarat kompromi dengan partai politik pendukung. Terlebih dengan penunjukkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Presiden Jokowi tak membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri meski telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Menanggapi hal itu, Basuki justru membela Jokowi habis-habisan. Menurut dia, banyak pihak yang tidak mengenal Jokowi secara baik, sehingga menuding hal-hal negatif kepada mantan pendampingnya memimpin Jakarta tahun 2012-2013 lalu.

"Kalian tidak mengenal beliau dengan baik, itu persoalannya. Jadi banyak sekali hal yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Sebetulnya, saya melihat beliau tidak berubah kok dari dulu sikapnya, cuma masalahnya orang-orang mempersepsikan penegakkan hukum Pak Jokowi lemah, padahal tidak," kata Basuki. 

Kemudian, saat wartawan bertanya apa contoh konstitusi yang ditegakkan oleh Jokowi, Basuki enggan menjawabnya. "Enggak mau cerita saya, nanti buka sendiri saja," lanjut Basuki.

Dia menyarankan kepada Jokowi untuk tetap konsisten patuh pada konstitusi. "Jangan dengarkan konstituen mau apa. Kalau terjadi pertentangan antara konstituen dan konstitusi, Presiden harus taat konstitusi," pungkas mantan politisi Partai Gerindra itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com