Inspektorat Garda Terdepan Pemerintahan Bersih DKI

Dalam penandatanganan komitmen integritas Inspektorat DKI Jakarta, Rabu (4/2/2015), di Balai Agung, mengemuka, peran Inspektorat kini layaknya orangtua yang membantu anak-anaknya agar tidak berjalan di jalan yang salah.

”Tugas Anda sekalian sekarang bukan menangkap orang yang bersalah, tetapi membantu satuan kerja perangkat dinas (SKPD) bekerja sesuai aturan. Tidak ada lagi oknum inspektorat meminta jatah dari temuan kesalahan SKPD itu. Itu cerita lama,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan.

Inspektorat DKI Jakarta bertugas sebagai auditor internal. Mereka menerima laporan dari masyarakat atau menyelidiki sendiri pelanggaran yang dilakukan para pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Temuan inspektorat menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada pelanggar.

”Semua pegawai di sini punya peluang untuk berbuat kesalahan. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah membantu mereka agar tidak mendapat kesempatan untuk tergoda. Anda sekalian sudah lama bekerja di sini, tentu bisa mengenali diri dan karakter orang,” tutur Basuki.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah melaksanakan enam agenda reformasi. Apabila tidak dikawal, sia-sialah semua upaya yang sudah dirintis tersebut.

Enam hal tersebut adalah seleksi terbuka pejabat manajerial; perluasan akses publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengaduan publik; integrasi pelayanan barang dan jasa, penataan perencanaan, dan pengelolaan kegiatan melalui katalog elektronik, anggaran elektronik, dan perencanaan elektronik; integrasi, percepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan izin melalui pelayanan terpadu satu pintu; penataan personel secara menyeluruh; dan pemberian kompensasi yang proporsional, rasional, dan menyejahterakan kepada PNS.

”Harus ada pengawasan atau pengawalan. Tugas kami adalah menjadi garda terdepan untuk mengawal reformasi,” ujarnya.

Saat ini ada 280 anggota Inspektorat DKI Jakarta yang mengawasi lebih dari 70.000 PNS di seluruh provinsi. Lasro menambahkan, dengan format baru ini, inspektorat diharapkan memahami betul bahwa yang ada di tangan mereka adalah kemaslahatan warga Jakarta.

Intinya, Inspektorat DKI Jakarta lebih banyak bekerja di ranah pencegahan, bukan sekadar penindakan. Proporsinya, lanjut Lasro, adalah 40 persen pra audit, 30 persen audit, dan 30 persen pasca audit. Dalam sistem sebelumnya, proporsi lebih banyak di pasca audit.

”Dalam pemerintahan yang konvensional, yang dibicarakan selalu soal temuan kekeliruan. Padahal, rekan-rekan saya ini, kan, sahabat dan teman. Seharusnya mereka tidak gembira saat teman mereka tertangkap,” tambah Lasro.

PNS di Jakarta sekarang harus berpikir berulang kali jika hendak menyalahgunakan kewenangannya. (FRO)