Seandainya Ahok dan Tiga Fraksi Pendukung Perda Berkoordinasi...

Akan tetapi, suara dari tiga fraksi itu seakan tidak dapat mempengaruhi hasil akhir putusan rapat banggar. Padahal, Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi berasal dari salah satu fraksi pendukung perda itu. Perwakilan dari tiga fraksi itu bahkan tidak hadir dalam rapat banggar.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, kondisi ketiga fraksi pada saat itu justru saling menunggu situasi. Ketiga fraksi menunggu pihak eksekutif berkoordinasi dengan mereka dalam memperjuangkan perda.

"Kalau misalnya Ahok (sapaan Basuki) dan TAPD bisa berkomunikasi dengan 3 fraksi itu maka akan mengubah seluruh konfigurasi," ujar Arie kepada Kompas.com, Senin (23/3/2015).

Arie mengatakan, bisa saja hasil rapat berakhir pada penerbitan Perda APBD. Pasalnya, untuk membuat Perda APBD tersebut, diperlukan tanda tangan dari ketua banggar dan satu perwakilan dari fraksi. Dukungan dari tiga fraksi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menerbitkan perda. Sayangnya, tidak ada koordinasi antara gubernur dengan tiga fraksi itu sehingga kesempatan menerbitkan Perda APBD DKI 2015 lepas begitu saja.

Meski sudah terlambat, Arie tetap yakin bahwa hubungan Ahok dan DPRD DKI mampu diperbaiki seiring berjalannya waktu. Asalkan, keduanya serius menunjukan komitmen untuk memberantas korupsi dan membangun pelayanan publik.

Jika keduanya melakukan hal itu, kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit terbangun kepada dua institusi itu. Bisa saja, kepercayaan antara keduanya malah ikut terbangun. Pesan untuk Ahok saat ini, kata Arie, tidak perlu terjebak dengan manuver politik dari DPRD DKI.

Ahok diminta untuk melanjutkan saja kerja konkret pemerintah sampai hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat Jakarta. Meskipun, Ahok tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI, karena bagaimana pun, DPRD DKI tetap bagian dari pemerintah daerah DKI.

"Yang penting tetap menjaga prinsip pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang baik," ujar Arie.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bertemu dengan Basuki dan menyatakan mendukung Perda APBD DKI 2015. Dia bahkan menerima password e-budgeting dari Basuki. Namun, Prasetio justru tidak hadir dalam rapat banggar yang menjadi penentuan nasib APBD DKI.

Selain tidak dihadiri Prasetio, rapat Banggar yang membahas hasil memasukkan e-budgeting juga tidak dihadiri perwakilan dari tiga fraksi, yakni Nasdem, Golkar, dan PDI-P. Pihak Banggar DPRD DKI pun memutuskan menggunakan pergub setelah waktu yang tersedia dipastikan tidak memungkinkan untuk melakukan pembahasan.