Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Organda DKI: Kemungkinan Besar Tarif Angkutan Umum Naik

Kompas.com - 31/03/2015, 09:04 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta akan menggelar rapat pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum siang hari ini. Rapat tersebut akan menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Sabtu (28/3/2015).

"Kemungkinan (tarif) naik. Kita juga akan menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah terkait harga BBM premium yang dijual mengikuti harga pasar dunia," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, Selasa (31/3/2015).

Shafruhan menjelaskan, dalam hal harga BBM yang mengikuti harga pasar, seharusnya ada peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan membatasi tarif angkutan umum agar tidak terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat. Jika pemerintah tidak ambil andil untuk menstabilkan tarif angkutan umum, maka masyarakat akan mengalami kerugian.

"Undang-undang kita mengisyaratkan untuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum itu harus di bawah peranan kendali pemerintah. Kalau diserahkan ke harga pasar, maka melenceng dari undang-undang," kata Shafruhan.

Pertimbangan untuk menaikkan tarif itu memperhitungkan sejumlah hal. Shafruhan mencontohkan, dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 500, maka akan ada penambahan nominal pada tiap liter BBM yang dikonsumsi oleh angkutan. Jika biasanya menggunakan 20 liter sehari, maka sopir angkutan harus menambah pengeluaran sebesar Rp 10.000. Sopir juga memiliki beban setoran Rp 150.000 atau lebih setiap hari. Jika tarif tidak dinaikkan, maka uang lebih untuk pengisian BBM itu dibebankan ke sopir tersebut.

Agar pengguna angkutan umum tidak rugi, Shafruhan telah merancang formula tarif angkutan yang berlaku minimal tiga bulan. Dengan formula itu, maka dalam kurun waktu tiga bulan, tarif angkutan tidak naik meskipun harga BBM naik-turun. Evaluasi akan dilakukan per tiga bulan sekali untuk menentukan apakah perlu dinaikkan atau tetap atau diturunkan.

"Kalau pemerintah mengendalikan harga per enam bulan, misalnya, ada gonjang-ganjing, masyarakat tenanglah. Tapi kalau tiap bulan berubah, kan gila lama-lama," jelas dia.

Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis solar dan premium sebesar Rp 500 per liter dari harga lama. Di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, harga solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari Rp 6.400 per liter. Adapun harga premium RON 88 naik menjadi Rp 7.400 per liter dari harga Rp 6.900 per liter.

Di luar wilayah itu, harga BBM jenis premium naik menjadi Rp 7.300 per liter dari harga awal Rp 6.800 per liter. Harga solar menjadi Rp 6.900 per liter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com