Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD Fahira Idris Berkicau Kecam Ahok

Kompas.com - 10/04/2015, 08:16 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris menganggap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak cocok untuk memimpin Jakarta. Alasannya terkait dengan kebiasaan Ahok, sapaan Basuki, yang kerap mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak pantas.

"Karakter Pak Ahok yang kalau bicara seenaknya, sebenarnya TIDAK COCOK untuk MEMIMPIN Jakarta yang MAJEMUK ini," tulis Fahira lewat akun Twitter-nya, @fahiraidris, Kamis (9/4/2015) malam.

Meski mengapresiasi kinerja Ahok dalam hal penerapan e-budgeting dan penemuannya soal "anggaran siluman" dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, Fahira menilai Ahok lebih banyak memberi masalah ketimbang harapan.

Salah satu hal yang paling disorotinya adalah pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa mencuri uang rakyat lebih berdosa ketimbang minum minuman keras.

"Sampai sekarang saya BELUM melihat Ahok jadi HARAPAN BARU.. Mungkin karena BARU jadi Gubernur. Tapi untuk masalah miras dkk, saya meyakini, Pak Ahok BUKAN HARAPAN BARU, Tetapi MASALAH BARU Jakarta," ujar dia.

Fahira kemudian menyindir Ahok yang sejauh ini lebih banyak berwacana dalam berbagai kebijakannya. Padahal, kata dia, sudah banyak persoalan di Jakarta yang sudah mendesak untuk dituntaskan.

"Saya sampai TERPANA dan TerAhok. Tapi sayangnya sampai sekarang hanya WACANA. Banyak persoalan di Jakarta yang BUTUH KEBERANIAN untuk MEMPERBAIKInya, seperti MEMBERANTAS Korupsi, dan Ahok BELUM MENUNJUKKAN ITU!" ucap putri mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com