Ahok: Kenapa Harus Pakai Jatah-jatah, Itu Menghina Perempuan

"Kami enggak membedakan perempuan dan laki-laki. Semua (PNS) kesempatannya sama. Kalau hasil tesnya bagus, silakan (jadi pejabat)," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (21/4/2015). 

Di lingkungan Pemprov DKI pun, Basuki tidak memberi jatah kursi bagi PNS laki-laki maupun perempuan. Dia mengaku bukan pendukung aturan pemberian jatah kursi bagi perempuan.

Sebab, kata dia, perempuan juga mampu bersaing dengan laki-laki untuk mendapat kekuasaan maupun jabatan. Bahkan, pemberian jatah kursi kepada perempuan disebut Basuki sebagai sebuah diskriminasi.

"Kenapa mesti pakai jatah-jatah perempuan harus sekian persen (di pemerintahan)? Berarti kamu menghina perempuan. Di (Pemprov) DKI kalau terbukti 90 persen (pegawai perempuan) lebih hebat, ya silakan," kata Basuki.

Pria yang biasa disapa Ahok itu menuturkan, banyak pejabat DKI yang merupakan seorang perempuan. 

Di DKI, saat ini terdapat beberapa satuan/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) yang dipimpin oleh perempuan, di antaranya adalah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan oleh Sylviana Murni dan Bappeda oleh Tuty Kusumawati.

Selain itu, Dinas Kebersihan dipimpin Saptastri Ediningtyas, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda oleh Ika Lestari Aji, Kepala Biro Hukum oleh Sri Rahayu, Biro Tata Ruang oleh Vera Revina Sari, Kepala UPT Monas dipimpin Rini Haryani, dan beberapa unit lainnya.