Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, TNI atau Polri yang direkrut dapat membantu Pemprov DKI seperti dalam menangani masalah pedagang kaki lima.
Ahok bahkan berencana memberikan honor kepada personel TNI dan Polri yang direkrut tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menjelaskan, salah satu tugas pokok TNI selain operasi militer adalah operasi selain perang.
Di sana, TNI memang diamanatkan untuk membantu setiap pemerintah daerah (pemda) yang membutuhkan.
Rencana yang dilontarkan Ahok ini, lanjut Fuad, memang belum sampai ke pihak TNI. "Terus terang apa yang direncanakan Pak Ahok itu baru internal beliau, belum sampai ke TNI. Belum ada pembicaraann dengan kita. Tetapi, kalau ditanya apabila iya, prinsip TNI itu siap membantu pemerintah," ujar Fuad.
"Apabila pemda butuh bantuan TNI, kita akan berikan, dengan catatan tentu untuk apa dia gunakan. Jadi, memang itu salah satu tugas kita," kata Fuad ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2015).
Namun, kata dia, dilihat kembali apakah rekrutmen itu sifatnya sementara atau selamanya. Jika sementara, personel yang diperbantukan tetap merupakan anggota TNI. [Baca: Ahok Berniat Rekrut Anggota TNI-Polri Jadi Tenaga Honorer, Apa Alasannya?]
Namun, jika sifatnya jangka panjang, personel TNI itu dapat dialihtugaskan. Fuad menjelaskan, sudah sering anggotanya dialihtugaskan untuk membantu institusi lain, misalnya ke Kementerian Hukum dan HAM, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.
Menurut Fuad, apabila sudah dialihtugaskan, status personel tersebut bukan lagi merupakan prajurit TNI. "Kalau tentara sudah ditarik ke intitusi lain, dia akan dicabut dari sini atau dialihstatuskan," ujar Fuad.
Karena itu, gaji personel yang telah pindah ke institusi lain itu bukan langsung dari negara, dalam hal ini melalui TNI lagi, melainkan dari institusi yang bersangkutan.
Namun, bagi personel TNI yang membantu Pemda DKI atau kegiatan Satpol PP, Fuad mengatakan, gaji anggota yang diperbantukan itu tetap berasal dari TNI. "Jadi, tidak dobel," ujar Fuad.