Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Wacanakan Rekrut TNI-Polri Jadi Honorer, Apa Kata Mabes TNI?

Kompas.com - 21/04/2015, 14:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewacanakan untuk merekrut personel TNI atau Polri sebagai tenaga honorer Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, TNI atau Polri yang direkrut dapat membantu Pemprov DKI seperti dalam menangani masalah pedagang kaki lima.

Ahok bahkan berencana memberikan honor kepada personel TNI dan Polri yang direkrut tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menjelaskan, salah satu tugas pokok TNI selain operasi militer adalah operasi selain perang.

Di sana, TNI memang diamanatkan untuk membantu setiap pemerintah daerah (pemda) yang membutuhkan.

Rencana yang dilontarkan Ahok ini, lanjut Fuad, memang belum sampai ke pihak TNI. "Terus terang apa yang direncanakan Pak Ahok itu baru internal beliau, belum sampai ke TNI. Belum ada pembicaraann dengan kita. Tetapi, kalau ditanya apabila iya, prinsip TNI itu siap membantu pemerintah," ujar Fuad.

"Apabila pemda butuh bantuan TNI, kita akan berikan, dengan catatan tentu untuk apa dia gunakan. Jadi, memang itu salah satu tugas kita," kata Fuad ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2015).

Namun, kata dia, dilihat kembali apakah rekrutmen itu sifatnya sementara atau selamanya. Jika sementara, personel yang diperbantukan tetap merupakan anggota TNI. [Baca: Ahok Berniat Rekrut Anggota TNI-Polri Jadi Tenaga Honorer, Apa Alasannya?]

Namun, jika sifatnya jangka panjang, personel TNI itu dapat dialihtugaskan. Fuad menjelaskan, sudah sering anggotanya dialihtugaskan untuk membantu institusi lain, misalnya ke Kementerian Hukum dan HAM, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Menurut Fuad, apabila sudah dialihtugaskan, status personel tersebut bukan lagi merupakan prajurit TNI. "Kalau tentara sudah ditarik ke intitusi lain, dia akan dicabut dari sini atau dialihstatuskan," ujar Fuad.

Karena itu, gaji personel yang telah pindah ke institusi lain itu bukan langsung dari negara, dalam hal ini melalui TNI lagi, melainkan dari institusi yang bersangkutan.

Namun, bagi personel TNI yang membantu Pemda DKI atau kegiatan Satpol PP, Fuad mengatakan, gaji anggota yang diperbantukan itu tetap berasal dari TNI. "Jadi, tidak dobel," ujar Fuad.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com