Ahok Diminta Tidak Identikkan PKL dengan Preman

"PKL itu ditata, diberdayakan bukan ditertibkan. Mereka kalau diajak dialog mudah kok ditata. Di Monas yang ada pendekatan intimidatif. Pendekatan lama ini harus ditinggalkan," ujar Ali di kawasan Monas, Kamis (28/5/2015).

Beberapa kali memang pernah ada aksi saling lempar batu antara anggota Satpol PP dan PKL di kawasan Monas. Ketika itu, Satpol PP tiba-tiba datang untuk menertibkan mereka. Akibat dari itu, beberapa PKL mendapatkan luka-luka di bagian kepala. Bahkan ada beberapa orang yang pingsan.

Ali mengatakan, selama ini, pemerintah selalu mengidentikkan PKL sama seperti preman. Padahal, kata Ali, PKL kebanyakan hanya para ibu yang memiliki modal kecil untuk berdagang di Monas. Dengan pekerjaan itu, mereka harus menghidupi anak-anak mereka.

Ali meminta pemerintah memikirkan nasib mereka yang ingin mencari uang di Jakarta. Apalagi, kata Ali, para PKL tersebut memiliki KTP DKI yang artinya mereka adalah warga Jakarta.

"Stigma pemda terhadap PKL ini jadi persoalan. Premanisme itu bukan PKL. Bu Marhamah itu modal Rp 200.000 dan itu buat ekonomi keluarganya. Jangan identikkan dengan premanisme," ujar Ali.

"Kuncinya satu, pak Ahok mau behani perda dengan DPRD. Sekarang kita malu sebagai warga negara, warga kita sendiri dikejar satpol," ujar dia.

Kemarin, anggota DPRD DKI Syarif mendatangi para PKL monas untuk berdialog. Pada dialog bersama PKL itu, Syarif didampingi oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Syarif diajak untuk berdialog langsung dengan PKL dan mengetahui keluh kesah mereka.