PT MRT Jakarta: Uangnya dari Mana Saja Enggak Masalah

Sebab, kata dia, urusan pendanaan berada pada wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan penyandang dana utama proyek MRT di Jakarta, Japan International Coorporation Agency (JICA).

Menurut Dono, ketiga pihak itulah yang nantinya akan duduk bersama untuk membahas mengenai biaya tambahan yang jumlahnya diprediksi mencapai Rp 1,3 triliun.

"Nanti akan ada duduk bareng antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan JICA. Nanti mereka akan diskusi bersama, baru nanti kelihatannya di sana," ujar dia seusai menghadiri seminar tentang pembangunan MRT Jakarta, di Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Dono menyatakan pada proyek pembangunan MRT sendiri, PT MRT hanyalah pihak yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan.

Karena itu, ia mengatakan PT MRT tidak akan mempermasalahkan sumber pendanaan yang nantinya akan digunakan.

"Kalau saya sih tidak mau mendiskusikan berapa besar biaya. Yang penting sumber pendanaan bisa segera ditandatangani. Terus pemerintah bisa memproses pendanaan untuk tahap selanjutnya. Itu lebih penting. Kami dari PT MRT intinya sih uangnya itu dari mana saja tidak terlalu masalah. Yang penting bersedia, kami akan kerjakan," ujar dia.

Biaya pembangunan MRT sendiri terancam membengkak sebesar Rp 1,3 triliun menyusul tak kunjung tuntasnya pembebasan lahan di sejumlah tempat, perubahan terhadap standar penggunaan besi baja, dan perubahan rancangan.

Besaran tersebut didapat dari hasil penghitungan konsultan Jepang yang membawahkan proyek pembangunan MRT tahap satu. Biaya pembangunan MRT tahap pertama dikucurkan dalam dua tahap oleh Pemerintah Jepang.

Kucuran pertama sebesar 50 miliar yen dan kucuran yang kedua sebesar 75 miliar yen. Rute MRT tahap satu akan menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI. Rute yang membentang sepanjang 9,8 kilometer ini direncanakan akan beroperasi paling lambat pada tahun 2018.