Pemkot Bogor Berniat Hapus Angkot, Diganti dengan Transpakuan

"Satu transpakuan dapat menggantikan tiga angkot sehingga dapat mereduksi jumlah angkot yang ada," ujar Bima Arya, Jumat (12/6/2015).

Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor akan segera membangun sebanyak empat koridor transpakuan sehingga jumlahnya menjadi tujuh koridor.

"Rencana ke depannya, transpakuan akan memiliki tujuh koridor. Untuk melayani tujuh koridor itu, bus yang dibutuhkan 151 unit," katanya.

Bima Arya menjelaskan, Pemkot Bogor sedang memfokuskan upaya penerapan sistem angkot berbadan hukum sehingga program pengaturan rute angkot bisa secepatnya dilaksanakan.

"Deadline bahwa semua angkot di Kota Bogor harus berbadan hukum adalah pada bulan Agustus nanti. Itu yang menjadi konsentrasi kami," ucap dia.

Selain memaksimalkan transpakuan, Pemkot Bogor akan menyiapkan bus sekolah, bus wisata, dan bus karyawan untuk mengurangi beban arus lalu lintas di Kota Bogor.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor Deni Mulyadi mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yang di Kota Bogor, instansinya sudah mempersiapkan bule print atau cetak biru acuan untuk membuat masterplan dan desain besarpenanganan transportasi Kota Bogor pada masa mendatang.

"Blue print sangat penting karena akan menjadi dokumen acuan arah sistem transportasi di Kota Bogor ke depannya," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, BPPT membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, investor, pemerintah provinsi, BUMN, hingga pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa kerja sendiri untuk mewujudkan cita-cita untuk penataan kota, khususnya masalah transportasi, tanpa sokongan dari semua pihak," katanya. (Soewidia Henaldi)