Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanusi: Kalau Tak Ada HMP, Mau Ditaruh di Mana Muka dan Wibawa DPRD?

Kompas.com - 14/06/2015, 15:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mempertanyakan sikap beberapa fraksi partai di DPRD yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket dengan menyelenggarakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, apabila tidak ada keputusan dari paripurna angket, DPRD akan turun wibawanya di hadapan masyarakat Jakarta. 

"Yang penting sekarang itu jaga wibawa dewan deh. Kalau tidak ada way out, conclusion, atau HMP mau ditaruh di mana muka dan kewibawaan DPRD," kata Sanusi, saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Festival Kuliner Nusantara, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (14/6/2015). 

Menurut dia, PDI-P memiliki peran penting dalam melaksanakan HMP. Sebab, jika PDI-P tidak ikut, maka paripurna HMP tidak akan kuorum. 

Sebab, kata dia, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 336 ayat 1 huruf b, butuh kehadiran minimal tiga perempat atau sekurangnya 80 anggota untuk hadir saat paripurna, dari jumlah total anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang.

Kemudian, butuh dua pertiga dukungan dari jumlah anggota yang hadir. Fraksi PDI-P di DPRD DKI memiliki anggota terbanyak, yakni 28 orang.

Sementara itu, fraksi yang tidak mendukung HMP adalah PDI-P, fraksi Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Adapun jumlah anggota fraksi yang mendukung HMP adalah 68 orang dan tidak kuorum.

"Di angket, seluruh fraksi mengatakan ada kesalahan Guberrnur dan memutuskan untuk mencari ruang pemberian sanksi itu yang menjustifikasi bahwa Pak Gubernur salah. Apakah Gubernur diminta untuk meminta maaf atau apa, kalaupun minta maaf harus ada ruangnya," kata Sanusi. 

Adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu mengatakan keputusan paripurna angket adalah memberi rekomendasi kepada pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti kesalahan Basuki.

Sehingga, lanjut dia, pimpinan DPRD wajib memutuskan langkah terbaiknya. Ketua Komisi D (bidang Pembangunan) DPRD DKI itu mengaku telah mendorong pimpinan dewan, terutama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk memutuskan tindaklanjut angket atas kesalahan Basuki terhadap APBD 2015.

"Besok ada paripurna tetapi untuk ultah DKI bukan untuk angket, interpelasi, atau HMP. Seharusnya pimpinan dewan punya inisiatif, ini keputusan angket jangan digantung terus. Kalau digantung, yang rugi itu adalah kewibawaan DPRD," kata Sanusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com