Pemkot Jaktim Akan Bongkar Gedung GKPI pada Sabtu Pekan Ini

Rencana pembongkaran akan dilakukan pada Sabtu 25 Juli 2015 besok. Hal ini disampaikan Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana kepada wartawan usai melakukan rapat bersama pihak GKPI, tokoh agama, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), para pejabat Pemkot Jaktim, TNI, dan kepolisian di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (23/7/2015).

Menurut Bambang, bangunan tersebut sebenarnya telah disegel sejak tahun 2013 oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

Selama dua tahun sampai dengan saat ini, pihak GKPI sudah diberi kesempatan untuk mengurus izin. Tetapi, tidak ada surat izin yang diurus. Hanya ada surat permohonan ke pihak kelurahan setempat. [Baca: Wali Kota Jaktim Yakin Pembongkaran Gereja GKPI Tak Akan Ganggu Keamanan]

"Jadi kita itu sekarang sudah batas waktu sangat toleransi, jadi kita akan menertibkan bangunan di Jalan Catur Tunggal, tanggal 25. (Kita) bongkar," kata Bambang, kepada wartawan, Kamis sore. [Baca: Penjelasan Wali Kota Jakarta Timur soal Gereja GKPI yang Akan Dibongkar]

Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Jakarta Timur, Samsul Icsan mengatakan, pihaknya akan melakukan pembongkaran paksa. Surat peringatan 1 dan 2, penyegelan sampai, surat perintah bongkar sudah dikeluarkan sejak tahun 2013. Tetapi, pihak gereja tidak melakukan pengurusan izin. Termasuk melakukan pembongkaran sendiri bangunan.

"Sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan membongkar sendiri atau dia mengurus izin. Jadi kita akan laksanakan tindakan penertiban berupa bongkar paksa," ujar Samsul, pada kesempatan yang sama. [Baca: Pengurus GKPI Bungkam soal Hasil Pertemuan dengan Wali Kota Jaktim]

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan membongkar Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jatinegara, Jakarta Timur. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, bangunan dengan jenis apa pun akan dibongkar jika tidak memiliki izin. [Baca: Ahok Akan Bongkar Gereja di Jatinegara karena Tak Memiliki Izin]

"Saya sudah kasih tahu Pak Wali Kota kalau gereja itu enggak ada izin. Kalau memang tempat ibadah sudah berdiri lama, ya dibuat izinnya. Kalau dia enggak buat izinnya, itu melanggar, tetap kami bongkar. Kami tidak mau jika (keputusan) dibongkar atau tidak (karena) dipengaruhi oleh tekanan orang. Tidak ada urusan. Ini negara ada konstitusi, ada aturan," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI, Rabu (22/7/2015) malam