Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Tidak Ada Lagi Istilah Kelompok Betawi atau Batak-Bima-Kuningan

Kompas.com - 17/08/2015, 15:12 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial, tidak boleh ada diskriminasi, termasuk diskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, usaha, perumahan, ataupun perizinan.

Ia tidak mau lagi mendengar ada kasus bahwa warga yang mudah mengurus perizinan adalah warga yang dekat dengan "orang dalam" ataupun karena memiliki uang banyak. 

"Keadilan bagi semua pegawai negeri sipil (PNS). Siapa pun yang mampu diseleksi jujur, berarti dia bisa memimpin di DKI. Tidak ada lagi istilahnya 'Babi Kuning', dulu terkenal di sini kelompok Batak-Bima-Kuningan atau kelompok Betawi atau siapa pun, sudah tidak ada," kata Basuki di Lapangan Monas, Senin (17/8/2015). 

Semua PNS yang ingin naik jabatan akan diseleksi sesuai aturan yang berlaku. Basuki pun menegaskan bahwa dia tidak akan pandang bulu untuk memecat pejabat yang dia rasa tidak berkinerja baik.

Prinsip yang terus dipegang Basuki adalah prinsip bahwa jika pemimpinnya lurus atau baik, maka bawahannya juga tidak berani melawan pimpinannya.

Mengutip perkataan Presiden pertama RI Soekarno, kata Basuki, kesulitan terbesar warga Indonesia untuk maju adalah sulit melawan teman sendiri dibanding penjajah.

"Nah, ini yang saya kira, pada momen ulang tahun ke-70 Indonesia, kita bisa memulai babak baru sesuai tema HUT RI, 'Ayo Kerja'. Ya kalau kerja itu jangan korupsi. Kalau enggak korupsi, saya yakin Indonesia bisa maju," kata Basuki.

Menurut dia, saat ini, perkembangan Jakarta sudah lebih baik. Selain lingkungan lebih bersih, para pejabat DKI juga mulai menyadari untuk bekerja serius.

"Banyak pejabat yang sadar, kalau dia 'main', saya akan memecat mereka. Ini yang kamu lakukan di Jakarta. Termasuk mewujudkan keadilan sosial, enggak ada lagi orang yang tidak punya rumah. Sebanyak 1-2 persen oknum penyewa lapak pasti marah-marah kalau (rumahnya) digusur, (lalu) dia main sandiwara. Akan tetapi, coba tanya warga yang pindah ke rusun, dia lebih senang atau enggak, itu yang harus dibandingkan," kata Ahok, sapaan Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com