Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Usulkan Lulusan IPDN Juga Harus Ikut Tes Masuk CPNS

Kompas.com - 14/09/2015, 21:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga diberlakukan kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Basuki mengaku saran itu juga diungkapkannya dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan, di Balai Kota, Senin (14/9/2015). 

"Saya tawarkan begini IPDN seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), lulus masih bertanding dengan yang lain. Kalau di luar Jakarta bisa saja lulusan IPDN otomatis langsung jadi PNS, tetapi kalau daerah yang sudah banyak universitasnya seperti DKI, ya lulusan IPDN pun harus ikut tes masuk (seleksi CPNS)," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah jabatan ditentukan bukan dari karier kepamongan. (Baca: Ahok Keberatan Struktur Birokrasi DKI Diisi Semuanya oleh Alumni IPDN)

Melainkan dari seleksi terbuka dengan kombinasi tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT), makalah, dan wawancara psikologi.

Sehingga ia mengaku senang dengan adanya pertemuan itu. Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memikirkan nasib IPDN ke depannya.

"Satu tahun itu lulus 1.500 orang dari IPDN di seluruh Indonesia dan yang masuk ke (Pemprov) DKI cuma 10 atau 11 orang, berarti enggak ada artinya dibanding 1.000 CPNS yang kami terima. Tetapi kalau ada moratorium, baru masalah berarti lima tahun berturut-turut isinya IPDN. Nanti setiap berapa tahun pejabat teras isinya cuma lulusan IPDN dan inilah yang menurut saya tidak fair, tidak adil," kata Basuki. 

Menanggapi hal itu, Djohermansyah meengungkapkan moratorium penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sehingga ia meminta Basuki untuk mengusulkan perihal moratorium tersebut kepada Jokowi. Kata, Djohermansyah, jangan sampai hal yang diusulkan adalah pembubaran IPDN. (Baca: Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima)

"Kalau UNPAD (Universitas Padjajaran) dibubarkan, apa Anda mau? Hanya gara-gara prestasi Anda tidak bagus, kan tidak terima Anda. Demikian juga kalau ada oknum pegawai alumni IPDN yang tidak bagus, apa berarti yang dibubarkan sekolahnya? Jadi kalau usulan tanpa angin atau hujan (pemikiran panjang), tentu kawan-kawan minta penjelasan dan sudah clear, tidak ada pembubaran IPDN," kata Djohermansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Sebut Suaminya Tak Hanya Injak Kitab Suci, tapi Juga Lakukan KDRT

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Sebut Suaminya Tak Hanya Injak Kitab Suci, tapi Juga Lakukan KDRT

Megapolitan
Polisi Harap Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar Langsung di TKP

Polisi Harap Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar Langsung di TKP

Megapolitan
Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci untuk Buktikan Tak Selingkuh

Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci untuk Buktikan Tak Selingkuh

Megapolitan
Kumpulkan 840.640 KTP, Dharma Pongrekun Juga Unggah Surat Dukungan untuk Perkuat Syarat Cagub Independen

Kumpulkan 840.640 KTP, Dharma Pongrekun Juga Unggah Surat Dukungan untuk Perkuat Syarat Cagub Independen

Megapolitan
Kronologi Tabrak Lari di Gambir yang Bikin Ibu Hamil Keguguran, Pelat Mobil Pelaku Tertinggal di TKP

Kronologi Tabrak Lari di Gambir yang Bikin Ibu Hamil Keguguran, Pelat Mobil Pelaku Tertinggal di TKP

Megapolitan
Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Megapolitan
Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com