Ahok: Serapan Anggaran DKI Masih Kecil Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui serapan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI hingga kini masih tergolong kecil. Saat ini, total penyerapan barang dan jasa baru sekitar 27,48 persen, belanja modal 7,3 persen, dan belanja pegawai 44,7 persen.

Pria yang akrab disapa Ahok itu berdalih akan menunggu pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2015 terlebih dahulu. Kemudian, dia akan menyusun strategi agar penyerapan APBD 2016 lebih baik. 

"Saya tunggu (pengesahan) APBD Perubahan. Memang ada beberapa item kami potong karena satuannya ngaco, ada juga SKPD yang sampai sekarang baru kumpulin buat lelangnya, makanya kami evaluasi," kata Ahok, di Balai Kota, Senin (28/9/2015).

SKPD yang tidak bisa menyerap anggaran, lanjut dia, akan dijadikan staf. Meski demikian, Ahok optimis serapan APBD 2016 jauh lebih baik dibanding APBD 2015. Sebab, ia mengubah strategi optimalisasi serapan anggaran. Dia menargetkan, semua lelang selesai Oktober dan November tahun ini untuk kegiatan APBD 2016. Jika lelang pengadaan lahan tidak rampung pada masa itu, maka perencanaan pengadaan lahan akan dibatalkan.

"Sekarang serapan anggaran masih kecil sekali. Karena memang beli tanah saja enggak bisa. Tapi tahun depan kalau SKPD enggak beres beli tanah sampai November-Desember, terpaksa saya jadikan staf," kata Ahok. 

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku optimis menyerap APBD DKI hingga 70 persen sebelum 10 Oktober ini. Sehingga ia berharap, Kementerian Dalam Negeri cepat mengesahkan APBD Perubahan 2015.

Heru mengklaim realisasi serapan anggaran tahun ini lebih baik dibanding tahun 2014. Tahun lalu, dalam tempo waktu yang sama, kata dia, baru terserap 27 persen dengan nilai sekitar Rp17 triliun. Sementara kini terserap sekitar 29 persen dengan total Rp18,5 triliun.

Adapun salah satu kendala serapan anggaran 2015 yakni belum rampungnya koreksi setiap suku dinas. "Ada sudin yang memberikan berkas ke panitia lelang, padahal daftarnya (lelang) sudah sebulan atau dua bulan lalu," kata Heru.