Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelola Bantargebang Sebut "Tipping Fee" DKI di Bawah Standar

Kompas.com - 04/11/2015, 08:35 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menyebut tipping fee dari Pemprov DKI di bawah standar.

Tipping fee yang direncanakan yakni Rp 114.000 per ton sampah. Namun, pengelola TPST Bantargebang hanya menerima di bawah Rp 100.000 setelah potongan pajak dan community development.

"Tipping fee yang diperoleh digunakan biaya operasional. Jumlahnya kami setelah kami terima, dan dipotong, biayanya besarannya di bawah Rp 100.000," kata Direktur Utama PT Navigat Organic Energy Indonesia Agus Nugroho Santoso di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Jumlah tersebut jauh di bawah beberapa negara maju yang besaran tipping fee-nya mencapai 50 dollar AS - 60 dolla AS.

Sebelum lelang, pengelola TPST telah memperhitungkan bahwa untuk pengoperasian sanitary landfilll dibutuhkan 16 dollar AS atau Rp 200.000 per ton sampah.

Pada waktu mengajukan konsep ini, ada beberapa potensi pendapatan yang mereka perkirakan dapat diperoleh sehingga dapat mensubsidi kekurangan tipping fee tersebut.

"Sehingga Pemda DKI tidak perlu membayar sebesar Rp 200.000 dan dengan harga yang kami proyeksikan per bulannya," kata Agus.

Namun, potensi pendapatan tersebut tak berjalan dengan baik. Volume sampah membludak dan tak sesuai perjanjian, sehingga membuat sumber pendapat dari listrik menurun drastis.

"Mengakibatkan kerugian besar di perusahaan kami. Dari pihak pemeriksa juga menyebut perusahaan kami merugi."

Menurut Rekso, pihak perbankan yang memberikan pendanaan juga telah merestrukturisasi pembiayaan.

"Diperiksa berulang kali, dan kami mengalami kerugian. Karena jumlah tipping fee yang masuk di bawah standar," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com