Laporan BPK, Pemprov DKI Rugi Rp 400 Miliar di Bantargebang

Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim membenarkan hal itu. Ia mengatakan hal itulah yangt mendasari adanya rencana untuk memutus kontrak PT Godang Tua Jaya. 

"Kerugian tahun 2014 jadi Rp 400 miliar. Makanya kita mau swakelola," kata Ali saat dihubungi, Kamis (5/11/2015).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016, Dinas Kebersihan mengajukan anggaran sekitar Rp 260 miliar untuk swakelola sampah.

Menurut Ali, anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli alat berat dan biaya operasional mengelola sampah selama setahun.

"Kalau melanjutkan kerja samanya sampai 2023 (dengan PT Godang Tua Jaya), kita akan merugi terus," ujar dia.

Berikut laporan BPK 2014 dalam pengelolaan sampah di Bantargebang:

• Adanya potensi kerugian daerah minimal Rp 379.284.958.333 akibat adanya pengambilalihan pembayaran agunan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila terjadi pemutusan perjanjian sebelum masa kredit dengan bank atau masa kerja sama berakhir.
• Adanya potensi pajak penghasilan Pasal 23 atas transaksi antara Joint Operation dengan PT Godang Tua Jaya yang tidak dipungut dan disetor minimal senilai Rp 15.506.516.292.
• Terdapat potensi denda kelalaian senilai Rp 9.507.960.000 atas pelaksanaan pembangunan gasifikasi yang terlambat dilaksanakan.
• Pelaksanaan penimbangan tidak dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan database berat kosong truk yang terbaru secara periodik. Sehingga tonase sampah yang menjadi dasar pembayaran tipping fee tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat perbedaan berat kosong truk yang berindikasi merugikan daerah Rp 1.237.682.127.