Antisipasi Permainan Oknum, DKI Luncurkan Sistem Informasi Rusunawa

Dalam peluncurannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap sistem ini dapat meminimalkan kemungkinan permainan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI maupun penghuni. 

"Masyarakat selalu merasa unit rusun itu diperjualbelikan. Melalui sistem ini, kemungkinan oknum PNS bermain juga berkurang, kami kontrol bersama," kata Basuki saat meluncurkan sistem tersebut, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015). 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang membuat sistem ini. Hanya pegawai Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta pejabat terkait yang memiliki password untuk mengakses rusunawa.jakarta.go.id.

Melalui sistem itu, dapat diketahui data penghuni lengkap dengan nomor Kartu Keluarga (KK) serta alamat sesuai rusun. Jika ada data yang tidak sesuai, maka penghuni tersebut bisa langsung dikeluarkan.

Sistem ini juga terintegrasi dengan data-data yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI. Data yang terdapat di dalam sistem ini diupdate secara realtime. 

Tak hanya itu, sistem ini juga dapat mengetahui ketersediaan serta lokasi rusun, usia penghuni, sebaran profesi penghuni, sebaran surat teguran, hingga status pembayaran retribusi penghuni.

Sistem ini juga mendata apakah penghuni tersebut belum membayar, menunggak, atau sudah membayar retribusi unit rusun.

"Saya minta daftar tunggu atau waiting list calon penghuni bisa dilihat warga ya. Jadi warga bisa mengawasi ini, minimal ada data siapa warga yang menghuni di sini," kata Basuki. 

Meski demikian, belum semua rusun terintegrasi dengan sistem ini. Baru sebanyak 4 dari total 22 rusun yang telah terinteegrrasi.

Rusun-rusun itu adalah Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara; Cakung, Jakarta Timur; Cipinang Muara, Jakarta Timur; dan Tambora, Jakarta Barat.

Integrasi 22 rusun ditargetkan rampung pada tahun 2016 mendatang.