Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Belum Cair, Tenaga Medis di Jakarta Timur Diminta Bersabar dan Berdoa

Kompas.com - 16/12/2015, 04:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga medis di seluruh wilayah Jakarta Timur, seperti dokter, bidan, dan perawat, harus mengelus dada.

Sudah dua minggu terakhir, para tenaga medis tersebut belum menerima gaji. Akibatnya, mereka pun kebingungan terkait pengeluaran rutin selama ini.

Salah seorang tenaga medis di wilayah Jakarta Timur, RA (38) mengatakan, kondisi tersebut sudah memasuki pekan kedua. Dia mengaku kebingungan bagaimana menyiasati pengeluaran bulanannya.

"Sekarang jadinya kebingungan, soalnya sampai sekarang gaji belum juga diterima. Setiap kali cek ATM, masih juga kosong," katanya, Selasa (15/12).

RA menjelaskan, gaji yang terlambat baru kali ini dirasakannya. Sebab, selama ini, gaji yang merupakan haknya selalu diperoleh tepat waktu.

"Biasanya gaji itu sudah masuk sejak tanggal 2 tapi ini sampai tanggal 15 Desember, gaji belum juga diterima," ungkapnya sedih.

Ia menambahkan, hal tersebut bukan hanya dialaminya dirinya. Hampir seluruh tenaga medis mulai dari dokter, bidan, perawat, hingga bagian administrasi puskesmas, juga mengalami hal serupa.

"Padahal itu gaji buat bayar cicilan motor, tapi sampai sekarang belum juga ada. Jadinya saya bingung mau bayar cicilan pakai apa," ujarnya.

Menurut RA, seluruh petugas hanya mendapatkan pesan singkat dari Dinas Kesehatan yang berbunyi:

  • Gaji bulan Desember 2015 belum ada kepastian kapan keluarnya karena ada terjadi defisit anggaran Rp 38 miliar.
  • TKD tahap 2 mungkin akan didahulukan cair karena ceknya sudah ditandatangani.
  • Namun jika ternyata tidak ada penambahan anggaran untuk menutupi defisit, maka kemungkinan gaji Desember 2015 atau TKD tahap 2 sulit cairnya.
  • Keterlambatan gaji tidak hanya dialami oleh Dinas Kesehatan tapi juga 9 SKPD lainnya.
  • Sarannya: bersabar dan banyak berdoa biar bisa cepat cair.
Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Iwan Kurniawan membenarkan bahwa hingga saat ini gaji PNS di jajaran Dinas Kesehatan DKI belum cair.

‎Iwan mengaku belum mengetahui apa penyebab belum cairnya gaji tersebut karena semua itu merupakan wewenang Dinas Kesehatan.

"Kemungkinan ini disebabkan adanya masalah administrasi. Wilayah Jakarta Timur sendiri ada lebih dari 800 PNS dan 1.500 honorer yang belum terima gaji termasuk saya," kata Iwan.

Meski demikian, Iwan memastikan, pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan sudin tidak mengalami gangguan.

Menurut dia, seluruh PNS bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing demi melayani masyarakat.

"Saya minta kepada seluruh PNS agar bersabar karena gaji mereka pasti dibayar. Hanya saja karena ada sedikit kendala, hak mereka menjadi tertunda," ‎katanya. (Junianto Hamonangan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com