Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Pemprov DKI Dinilai Belum Memuaskan

Kompas.com - 16/12/2015, 05:24 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 ini dinilai masih belum memuaskan.

DKI Jakarta hanya mendapat nilai CC, pada evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), dan sejumlah lembaga lainnya.

Meteri PAN RB Yuddy Chrisnandi menilai, kategori CC bukan berarti Pemprov DKI bermasalah, hanya saja kinerjanya masih kurang memuaskan.

Hal itu terlihat dari reaksi yang kerap ditunjukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok.

"Lihat saja Pak Ahok marah-marah terus. Kalau sebut birokrasi wah sudah marah-marah Pak Ahok. Artinya Ahok sendiri belum puas dengan kinerja birokrasinya," kata Yuddy kepada wartawan usai penyerahan hasil evaluasi oleh lembaganya, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).

Hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Pasalnya, gaji para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta termasuk yang tertinggi karena memang APBDnya yang tinggi.

Yuddy menilai, seharusnya dengan gaji yang tinggi, para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat menunjukkan kinerja maksimal.

"Jadi di DKI harusnya kinerjanya maksimum, pelayanan lebih baik," ujarnya.

Penilaian yang diberikan adalah dengan melihat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program di lembaga masing-masing.

Penilaian tersebut juga dilakukan terhadap Kementerian dan lembaga negara. Nilai yang diberikan adalah: D (dengan nilai 0-33), C (30-50), CC (50-60), B (60-70), BB (70-80), A (80-90) dan AA (90-100).

Daerah yang juga menerima penilaian CC sama seperti DKI Jakarta adalah Sumatera Utara (Sumut), Banten, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Maluku, Papua Barat dan Makuku Utara. Sedangkan lembaga yang menerima penilaian yang sama antara lain dalah Setjen DPR, Komnas HAM dan Perpustakaan Nasional.

Menurut Yuddy, sebelum penilaian terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta membaik, maka tidak seharusnya para pegawainya diberikan kenaikkan tunjangan.

"Artinya dengan capaian dan laporan atas kinerja yang tak ada peningkatan, maka belum layak untuk dinaikkan tunjangan kinerjanya," ujar Yuddy. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Megapolitan
Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Megapolitan
Heru Budi Usul Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Megapolitan
6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

Megapolitan
Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Megapolitan
Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Megapolitan
Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Megapolitan
Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Megapolitan
DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Megapolitan
Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Megapolitan
Inikah Akhir Perjalanan Rosmini, Ibu Pengemis yang Marah-marah?

Inikah Akhir Perjalanan Rosmini, Ibu Pengemis yang Marah-marah?

Megapolitan
DJ East Blake Serahkan Diri ke Polisi Usai Sebar Video dan Foto Mesum Mantan Kekasih

DJ East Blake Serahkan Diri ke Polisi Usai Sebar Video dan Foto Mesum Mantan Kekasih

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com