Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Pembangunan LRT Milik Pemprov DKI Belum Dimulai

Kompas.com - 29/12/2015, 13:24 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga Selasa (29/12/2015), pembuatan trase atau sumbu jalur kereta ringan (light rail transit atauLRT) belum rampung.

Oleh karena itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum dapat memulai pembangunan jalur LRT Jakarta.

"Sebagaimana LRT yang dikerjakan oleh Adhi Karya, maka yang menerbitkan trasenya di Kemenhub," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Tuty mengatakan, Kemenhub adalah pihak yang berwenang membuat trase LRT yang menggunakan dana dari Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Pembangunan trase ini menjadi kewenangan Kemenhub karena nantinya jalur LRT tidak hanya melintas di Jakarta, tetapi juga melalui provinsi lain.

"Kalau lintas provinsi, kewenangannya ada di kementerian," ujar dia.

Tahap pertama pembangunan LRT dengan dana Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan di jalur Kelapa Gading-Kebayoran Lama dan Pesing-Bandara Soekarno-Hatta. 

Menurut Tuty, proses pembuatan trase memakan waktu lama karena perlu dipastikan bahwa jalur yang dilewati steril dari bangunan.

"Jalur yang mau dilewati itu kan mesti clear. Nancepin (tiang)-nya di mana, koordinatnya berapa, jangan sampai yang mau ditancapin ternyata sutet, atau pas mau ditancap ternyata rumah orang. Kan enggak mungkin rumah orang ditancapin," ucap Tuty.

"Misalnya, di peta sudah ditentukan, LRT-nya akan dibangun dari Kelapa Gading-Kebayoran Lama, dibuat garis indikatif. Begitu di lapangan kan harus dicek, apa saja yang ada di jalur itu," kata dia lagi.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berencana memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo Abdul Hadi.

Pasalnya, hingga kini, BUMD yang bergerak di bidang infrastruktur dan properti tersebut belum juga memulai pembangunan LRT yang dinilainya perlu untuk menunjang penyelenggaraan Asian Games 2018.

Menurut Basuki, PT Jakpro seharusnya tak lagi menemui masalah ketika membangun LRT.

Pasalnya, PT Pembangunan Jaya telah melakukan kajian studi trase. Kajian tersebut juga telah diserahkan kepada PT Jakpro.

"Memang Jakpro ini membingungkan. Harusnya kan mereka bisa pakai trase dari Jaya. Jakpro aneh-aneh juga," kata Basuki di Balai Kota, Senin (28/12/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com