"Taksi Aplikasi Tak Dilarang, asal Patuh Aturan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menekankan, tak ada larangan terhadap layanan angkutan berbasis aplikasi, asalkan mengikuti aturan yang berlaku.

"Aplikasi memang tidak bisa dicegah, tetapi dia harus mengikuti aturan yang ada. Kami sudah berulang kali menyampaikan," kata dia di Balai Kota, Senin (14/3/2016).

Jika mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tercatat ada tujuh syarat yang harus dipenuhi perusahaan angkutan umum.

Menurut ketujuh syarat, angkutan harus berbadan hukum, memiliki surat domisili usaha, memiliki izin gangguan yang diatur dalam undang-undang gangguan, serta izin penyelenggaraan.

Selain itu, perusahaan angkutan umum juga harus memiliki minimal lima unit, memiliki pul untuk servis dan perawatan, serta punya kesiapan administrasi operasional. Kendaraan yang digunakan juga harus memiliki surat izin yang jelas.

Menurut Andri, sejak Agustus 2015, pihaknya sudah memperingatkan pengelola angkutan-angkutan pelat hitam agar melengkapi syarat-syarat itu.

"Akan tetapi, mereka bandel, sampai sekarang enggak diurus," ujar Andri.

Seperti diberitakan, ribuan sopir angkutan berunjuk rasa di Balai Kota pada pagi ini. Mereka mendesak Pemprov DKI menertibkan angkutan pelat hitam, terutama yang didukung perusahaan penyedia aplikasi.

Keinginan itu didukung pejabat di Pemprov DKI, tak terkecuali Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, Pemprov DKI disebut tidak punya wewenang untuk memblokir aplikasi yang digunakan. Kebijakan memblokir aplikasi merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.