DPRD DKI Undang Puluhan Ketua RW dan RT yang Protes Kewajiban Lapor Via Qlue

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta mengundang puluhan ketua RT dan RW serta jajaran eksekutif. Undangan tersebut untuk membahas laporan para ketua RT dan RW yang keberatan dengan kewajiban melapor lewat aplikasi Qlue.

"Mereka mau menyatakan keberatan dan meminta meninjau kembali SK Gubernur soal insentif operasional RT dan RW yang berbasis Qlue," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Sejumlah RT dan RW yang diundang datang dari berbagai kelurahan seperti Kelurahan Kebon Melati, Kebon Baru, Tambora, Kapuk Muara, Penjagalan, Cipinang Besar Utara, dan Bintaro.

Syarif mengatakan, mereka keberatan karena berdasarkan sistem baru sekarang, mereka baru bisa mencairkan insetif RT dan RW jika laporan mereka mencapai 90 laporan dalam satu bulan. Jika tidak mencapai jumlah itu, insentif tidak dapat dicairkan.

"Jadi mereka wajib membuat 3 laporan dari satu hari. Satu laporan dihargai Rp 10.000. Kalau kurang laporannya, tidak bisa dicairkan," ujar Syarif.

Pihak eksekutif yang diundang dalam rapat ini adalah Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DKI Jakarta, dan Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi ketua RT/RW. Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue.

"Kami lagi dorong RT/RW wajib lapor Qlue, jadi uang operasionalnya dari situ. Rp 10.000 per laporan," ujar Ahok.

Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit, lewat tulisan ataupun foto.

Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan meng-install aplikasi tersebut, terutama CROP.