Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu, DPRD DKI Panggil Pihak yang Terkait Penggusuran Rawajati

Kompas.com - 05/09/2016, 22:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi A DPRD DKI Jakarta akan memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan warga terkait penggusuran di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Rencananya, pemanggilan akan dilaksanakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/9/2016) mendatang.

"Komisi A mau rapat hari Rabu dengan memanggil Wali Kota Jakarta Selatan, satpol PP, dan warga. Ini lo (eksekutif) gimana nih penanganannya pasca-penggusuran tuh apa," kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, di Rawajati, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2016).

Syarif mengatakan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan sempat berjanji akan membangun posko pendaftaran rusunawa sebagai relokasi. Warga korban penggusuran akan direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara.

"Terus kalau orangnya enggak mau daftar rusun, apa langkahnya? Jangan buntu dong pemerintah," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gani Suwondo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut akan mempertanyakan mengapa penertiban permukiman liar menyebabkan bentrok antara satpol PP dan warga.

"Sekarang penggusuran main brutal gini aja kan enggak benar, apalagi sampai ada kekerasan, sampai ada korban luka, itu kan enggak benar," kata Gani.

Hal ini membuktikan tak adanya koordinasi baik yang diciptakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jika komunikasi berjalan lancar, dia meyakini penertiban tak akan berlangsung ricuh. Senin pagi tadi, Syarif dan Gani bersama anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta lainnya meninjau lokasi penggusuran di Rawajati.

Selain itu, turut hadir pula Riano P Ahmad dan Ahmad Yani. Kamis (1/9/2016) lalu, sebanyak 60 bangunan di pinggiran rel Kalibata di Rawajati, Jakarta Selatan, ditertibkan. Penertiban bangunan dikawal 500 personel satpol PP dibantu polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya.

Kawasan itu akan dijadikan ruang terbuka hijau. Warga disebut menempati jalur hijau dan telah membuka usaha yang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Korban gusuran akan diberi unit rusun di Marunda, Jakarta Utara. (Baca: Anggota DPRD Gerindra: Warga Rawajati Bertahan karena Duka, Jangan Diganggu Dulu hingga 2 Hari)

Warga juga ditawari bisa mengambil lapak untuk usaha di pasar milik PD Pasar Jaya, di Pasar Tebet dan Pasar Jambul, serta dijanjikan sewa lapak gratis selama enam bulan.

Kompas TV Warga Rawajati Keberatan Direlokasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com