Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Tuding Demo Buruh Bermuatan Politis

Kompas.com - 29/09/2016, 16:30 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara mengenai demo buruh di depan Balai Kota, Kamis (29/9/2016) siang. Ia menyampaikan alasannya tak mau menemui para buruh.

Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, demo buruh tersebut bermuatan politis. Karena ia mengaku mendengar ada buruh yang berorasi mengkritik kebijakan penggusuran yang dilakukannya.

"Tadi dia bilang enggak usah pencitraan, enggak usah gusur-gusur. Lha buruh suruh enggak usah gusur urusannya apa, politik itu," ujar Ahok pada Kamis siang.

Demo yang dilakukan buruh di depan Balai Kota merupakan bagian dari rangkaian aksi unjuk rasa mereka terkait beberapa tuntutan, mulai dari meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, mencabut PP No 78/2015, tolak upah murah, naikan upah minimal 2017, hingga seruan untuk tidak memilih Ahok yang mereka nilai bermasalah dalam kasus Sumber Waras, kasus reklamasi, dan kerap menggusur permukiman warga miskin.

Terkait tuntutan untuk menaikan upah, Ahok menduga permintaan para buruh itu bukan dilatarbelakangi untuk membiayai kebutuhan dasar, melainkan untuk membiayai kehidupan mewah mereka.

"Itu pendemo beli motor, lihat aja motornya bagus-bagus. Periksa aja KTP mereka emang KTP DKI? kebanyakan dari Tangerang, Bekasi," ujar Ahok.

Ahok meyakini kebijakan Pemprov DKI yang menggelontorkan anggaran untuk subsidi naik transjakarta gratis bagi penghuni rusun dan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa dari keluarga kurang mampu lebih efektif mengurangi biaya kebutuhan dasar warga.

"Buat apa nuntut gaji Rp 5 juta tapi daya saing produk perusahan Anda turun kalau biaya hidup Anda Rp 4,9 Juta. Lebih baik gaji Rp 3,5 juta, tapi biaya hidup hanya Rp 2,5 juta," kata Ahok.

Selain di depan Balai Kota, para buruh juga mengadakan aksi serupa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), selanjutnya menuju Istana Kepresidenan, kemudian ke Mahkamah Agung (MA), dan terakhir pukul 15.30 bergerak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Sekjen KSPI: Tak Ada Kepentingan Politik di Balik Demo Buruh yang Kritik Ahok)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com