Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Setengah Hari, Wajib Pajak yang Ikut "Tax Amnesty" Padati KPP Kelapa Gading

Kompas.com - 30/09/2016, 12:04 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang berakhirnya pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama dengan tarif dua persen, sejumlah kantor pajak pratama (KPP) di Jakarta dipadati para wajib pajak (WP).

Dari pantauan Kompas.com, di KPP Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (30/9/2016), tampak ratusan wajib pajak mengantre di lantai dasar gedung. Ratusan sepeda motor dan puluhan mobil juga tampak diparkir di dalam dan di luar lingkungan kantor.

Di dalam gedung kantor, tampak hingga pukul 10.30 WIB, jumlah antrean wajib pajak yang ikut tax amnesty mencapai 487 nama. Jumlah itu belum ditambah wajib pajak yang melaporkan pajak tahunannya.

Sejumlah wajib pajak terpaksa menunggu di atas tangga hingga di luar ruangan karena jumlah kursi yang tidak mencukupi. Salah satu petugas KPP Kelapa Gading yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, dua pekan sebelum tax amnesty tahap pertama berakhir, wajib pajak semakin membeludak.

Jika sebelumnya, wajib pajak yang datang ke KPP Kelapa Gading berkisar 500 orang, Kamis (29/9/2016) atau dua hari menjelang tahap pertama berakhir, WP yang melapor mencapai 800 WP.

"Jelang berakhir dua persen memang sangat ramai. Apalagi hari ini hari terakhir (tahap pertama), mungkin lebih ramai lagi," ujar pegawai tersebut, Jumat.

Untuk mengantisipasi keramaian wajib pajak, KPP Kelapa Gading menggunakan tiga lantai bagi para WP yang ingin mengikuit tax amnesty. Lantai dasar untuk mendaftar antrean, sedangkan lantai dua dan empat untuk melayani para wajib pajak.

Setiap lantai maksimal melayani 20 WP. Untuk mendapatkan antrean, para WP terpaksa datang lebih cepat ke KPP.

Salah satu WP, Irawan, mengaku telah datang sejak pukul 06.00 WIB pagi. Meski terbilang datang cukup pagi, nomor antrean yang didapat yaitu 210.

"Kayaknya datang udah cepat, tetapi antreannya dapat lama juga," ujar Irawan.

Lain lagi dengan Dewi. Salah satu karyawan di perusahaan swasta ini mengaku terpaksa cuti bekerja untuk ikut mengikuti tax amnesty.

"Ada rumah milik orangtua saya (yang harus dilaporkan). Sudah minta cuti sehari dari kantor," ujar Dewi. (Baca: Ikut "Tax Amnesty", Masyarakat Ingin Aman dan Tenteram ke Depannya)

Seperti diketahui, 30 September merupakan bulan terakhir periode awal tax amnesty dengan tarif terendah, yakni 2 persen. Setelah September berlalu, tax amnesty memasuki periode kedua dan tarif tebusan naik jadi 3 persen hingga 31 Desember 2016.

Kompas TV Dana Amnesti Pajak di BCA Capai Rp 8,7 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com