Bagaimana Mengurangi Produksi Rokok Tanpa Ganggu Target Pemasukan Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini, kebijakan untuk mengurangi produksi rokok di Indonesia demi menekan konsumsi dinilai sulit terlaksana karena masih adanya keinginan pemerintah untuk tetap mempertahankan pemasukan dari sektor penjualan rokok.

Lantas apa solusi terbaik agar dua keinginan tersebut bisa berjalan beriringan?

Perwakilan World Health Organization (WHO) di Indonesia, Dina Kiana, menilai kenaikan cukai rokok bisa menjadi solusi yang tepat.

"Kalau cukainya dinaikkan, pendapatan bagi pemerintah justru akan naik. Tapi produksinya bisa dikendalikan," kata Dina, dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Sabtu (1/10/2016).

Menutur Dina, selama ini pemerintah ragu menaikkan cukai karena khawatir harga rokok akan naik yang berimbas pada menurunnya produksi dan jumlah perokok. Namun, ia meyakini berkurangnya produksi dan jumlah perokok saat cukai dinaikkan tidak akan berdampak terhadap terganggunya pemasukan pemerintah.

Karena pemasukan akan tetap datang dari para perokok yang berasal dari kalangan terbatas.

"Kalau cukai naik, harga rokok akan di atas daya beli. Sehingga rokok tidak akan mudah dijangkau semua kalangan, salah satunya anak-anak."

"Kalau pemerintah masih tetap menginginkan pendapatan dengan meningkatkan produksi, artinya harus ada sekian banyak anak-anak yang harus dikorbankan untuk mulai jadi perokok," ucap Dina.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, menyatakan cukai pada prinsipnya digunakan untuk komoditas berbahaya yang perlu dikendalikan produksi dan diawasi konsumsinya, tak cuma rokok tapi juga minuman keras.

Karena itu, ia menilai sudah seharusnya besaran cukai rokok sama dengan cukai minuman keras.

"Jadi tujuan dinaikkannya cukai bukan untuk menghilangkan produksi rokok, tapi lebih bertujuan untuk mengendalikannya," ucap Hasbullah.