Ahok Akan Kirim Surat ke Kemendagri soal Aturan yang Perbolehkan Plt Tanda Tangan APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri terkait peraturan menteri dalam negeri yang memperbolehkan seorang pelaksana tugas untuk menandatangani APBD.

"Yang pasti kami akan kirim surat ke Kemendagri bahwa ini bertentangan dengan aturan yang kami paham," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/10/2016).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 guna mengatur ketentuan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menggantikan posisi sementara para petahana ketika mereka mengikuti pilkada serentak 2017. Dalam Permendagri itu, Plt memiliki wewenang untuk menandatangani APBD 2017.

Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat akan maju pada lagi pada Pilkada DKI 2017.

Menurut Ahok, Permendagri itu bertentangan dengan Undang-undang Keuangan Daerah. Dalam UU itu, wewenang untuk menandatangani APBD ada pada gubernur. Bahkan wakil gubernur tidak bisa menandatangani itu.

Ahok meragukan keabsahan APBD yang ditandatangani oleh Plt nantinya. Menurut dia, APBD tersebut rawan untuk digugat.

"Kalau sampai ada gugatan apapun berarti yang salah ada di Permendagri, bukan saya loh," kata Ahok.

Ahok juga sedang mengajukan gugatan uji materi terhadap UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait ketentuan cuti selama kampanye bagi para petahana dalam UU Pilkada itu.

Berdasara UU Pilkada yang sekarang berlaku, Ahok harus cuti selama masa kampanye jika maju pilkada. Ahok mengatakan, dirinya tidak mau cuti selama itu karena merasa bertanggungjawab untuk menandatangani APBD DKI 2017.